Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sejumlah pengembang di Sumsel khususnya perumahan bersubsidi mengaku cemas.
Pasalnya, pemerintah pusat saat ini memangkas kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Bank Tabungan Negara (BTN) selaku bank penyalur terbesar KPR Subsidi yang sudah ada.
Padahal pengembang menganggap, pembangunan rumah subsidi dengan sistem FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) itu sebagai "roti" terakhir, setelah rumah komersil saat ini masih lesu dipasaran.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel meminta Presiden Jokowi, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar menambah kuota KPR Subsidi tahun 2019 termasuk di Sumsel.
• Tarif Listrik Naik, PLN Naikan Tarif Pelanggan Listrik Golongan 900 VA Tunggu Keputusan Pemerintah
"Aturan pengurangan kuota oleh pemerintah ini sangat konfleks, karena semester pertama tahun 2019, kuota untuk KPR rumah subsidi sudah bisa dibilang habis," kata Ketua Apersi Sumsel Syamsu Rusman, Selasa (25/6/2019).
Menurut Syamsu, dengan kuota yang habis tersebut, maka calon pemilik rumah subsidi tidak bisa melakukan akad kredit, meski persetujuan atau SP3K dari pihak bank sudah keluar.
"Padahal pembeli ada, stok rumah ada tapi tidak bisa di KPRkan, karena tidak ada lagi kuota," jelasnya.
Syamsu menilai kebijakan pemerintah ini sedikit kontradiktif, dengan program sejuta rumah tahun 2019 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan setiap tahun kebutuhan rumah terus bertambah.
Hal ini membuat sejumlah pengembang di Sumsel jadi resah.
• Jadwal dan Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Bina Darma (Bidar), Ini Rincian Biaya
"Tak dipungkiri banyak pengembang di Sumsel yang sudah menanamkan modalnya untuk membangun perumahan, guna mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi, kini terancam kolaps karena tidak bisa melakukan akad (perjanjian) dengan BTN," tegasnya.
Ia sendiri sudah menyampaikan keluhan para pengembang di Sumsel ke DPP Apersi di pusat, agar masalah ini tidak berlarut- larut.
Bisa mencarikan solusi dikemudian hari sehingga pengembang bisa kembali bergairah.
"Diharapkan pemerintah bisa menyikapinya, dan nantinya ada penambahan kuota di semester dua," jelasnya.
Saat ini ada 102 pengembang aktif Apersi di Sumsel yang 95 persen pengembang perumahan subsidi.
• Masih Tersedia Kuota Program Kartu indonesia Sehat (KIS) Bagi 25 Ribu Warga Palembang
Hal senada diungkapkan ketua Real Estate Indonesia (REI) Sumsel Bagus Pranajaya Salam.
Ia menilai, adanya pengurangan rumah subsidi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pengembang kedepan.
"Memang terjadi penguruangan luar biasa kuota KPR subsidi, dari sebelumnya 280 ribuan unit, sekarang hanya 140 ribuan unit se Indonesia."
"Tapi kita sudah jauh hari minta nambah kuota dari kementerian keuangan, dan daerah akan melakukan pengususulan ke DPP, dan kami percaya pemerintah tidak akan tutup mata. Dimana berkurangnya kuota akan ada kelangsungan pengembang rumah subsidi," pungkasnya.