Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Multaqo Ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren dan cendekiawan muslim se Sumsel, di Hotel Swarnadwipa Palembang, Minggu (19/5/2019) sepakat, Pemilu 2019 telah berjalan, sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan Undang-Undangan.
Untuk itu seharusnya sama-sama menghargai dan menghormati keputusan politik rakyat.
Menjaga dan mengawal proses politik atau tahapan pemilu tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada secara damai, harmoni, aman dan tertib demi kesinambungan pembangunan nasional.
Sehubungan hal tersebut melalui forum Multaqo ini menghasilkan 9 poin maklumat, jelang penetapan capres dan cawapres terpilih 22-25 Mei mendatang.
• Multaqo Ulama, Habaib, Pimpinan Ponpes dan Cendikiawan se-Sumsel Sepakat Tetap Tenang Tunggu KPU
Inisiator Multaqo Ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren dan cendekiawan Muslim se Sumsel, Ustad Heri Chandra menyatakan persiangan di pemilu harus diakhiri segera, dan harus memiliki semangat persatuan.
"Pasca pemilu memang kita ada gesekan, kami NU meminta masyarakat tenang dan sejuk, serta menghilangkan fitnah dan caci maki. Kita sebagai orang Indonesua dan harus cinta tanah air," kata Heri.
Menurut ketua DPW NU Sumsel ini, sebagai organisasi terbesar di Indonesia, pihaknya mengajak para masyarakat untuk menghilangkan simbol- simbol 01 dan 02, mengingat pemilu sudah usai.
"Kita adalah Indonesia, dan kita harus menghormati para pendahulu kita yang telah mendirikan RI dari masa penjajagan, era pra kemerdekaan dan isi kemedekaan saat ini," capnya.
• Perjuangan Sainimah, 25 Tahun Tinggal di Gubuk 2x3 Meter, tak Pernah Dapat Bantuan Pemerintah
Dengan kondisi sekarang, masyarakat Indonesia wajib mempertahankan kesatuan Indonesia, dan hilangkanlah gesekan- gesekan pada pilpres dan wajib membangun Indonesia .
"People power saya kira sudah selesai, dimana 17 April lalu kita sudah berbondong- bondong menyuarakan hak pilih di TPS. Siapa Presiden terpilih adalah takdir Allah."
"Kita percaya dengan KPU RI lembaga independen, jadi kita serahkan hasilnya dengan legowo dan besar hati," himbaunya.
Sementara ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumsel Prof Dr Romli SA, mengungkapkan tensi Pilpres 2019 tidak harus menjadikan masyarakat Indonesia terpecah karena perbedaan pilihan.
"Kita menyadari bagaimana dinamika, aktivitas pasca pemilu khususnya pilpres. Sebagai hajatan besar, konsenstan pendukung bisa saja ada gesekan- gesakan dan tidak menutup mata hal- hal yang tak diinginkan terjadi," bebernya.
Meski begitu, Romli yakin masyarakat Indonesia memiliki jiwa gotong royong, penuh kebersaamaan, bahu membahu dan menyelesaikan masalah melalu musyawarah.
• Isu People Power 22 Mei 2019, Gubernur Sumsel Herman Deru Ungkap Polisi/TNI Akan Lakukan Hal ini
Jadi pada kesempatan ini, mari kita besatu seiring berjalan, dan hindari perpecahan. Saya mewakili Muhammadiyah mengimbau ke masyarakat agar tetap tenang, soal pemiku ada lembaga yang berwenang dan mengawasinya.
"Jika ada kesalahan ada prosedurnya, jangan melakukan hal-hal hukum sendiri karena kita negara hukum," tukasnya.
Selain dari NU dan Muhammadiyah, hadir juga pengurus MUI Sumsel, dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Sirozi dan tokoh masyarakat di Sumsel.
9 poin maklumat Multaqo ulama se Sumsel:
1. Umat Islam agar memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna, meningkatkan Taqorub kepada Allah SWT dan senantiasa berdoa untuk Bangsa agar tetap kondusif, tentram, aman dan damai.
2. Mempererat silaturahim antar sesama anak bangsa, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah Basyariyah menjauhi saling fitnah, pertengkaran, perpecahan dan tindakan tercela lainnya serta saling memaafkan satu sama lain.
3. Terus meneguhkan komitmen kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI karena itu semua sudah sejalan dengan ajaran Agama Islam.
4. Berkomitmen menjaga stabilitas keamanan, perdamaian dan situasi yang kondusif dengan mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara (Ukhuwah Insaniyah) dan tidak mempertajam perbedaan yang bersifat kontra produktif.
5. Menghindari segala bentuk provokasi, fitnah dan kekerasan selama dan sesudah bulansah suci Ramadhan.
6. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diseluruh wilayah NKRI sebagai pengejawantahan hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah (Ulil Amri) karena hal ini sangat jelas diajarkan didalam agama Islam yang kita anut.
7. Tidak terpancing untuk melakukan aksi-aksi inkonstitusional baik langsung maupun tidak langsung karena tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam.dan dapat mengarah kepada tindakan “bughot”.
8. Saling Fastabiqul Khairot guna meningkatkan kekuatan ekonomi umat agar dapat turut aktif dalam mengentaskan kemiskinan, mengatasi ketimpangan berbagai hal serta mengejar ketinggalan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
9. Melakukan sosialisasi hasil multaqo ini pada berbagai forum acara berkelanjutan agar tercipta sinergitas antar Ulama, Habaib, Pimpinan Pondok Pesantren dan Cendikiawan Muslim bersama seluruh umat Islam.