Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat suara terkait penyelenggaraan pertemuan IMF dan World Bank di Bali, Senin (8/10/2018).
SBY yang berkomentar melalui akun twitternya dengan menyertakan tanda *SBY*, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menganggap pertemuan IMF seharusnya tidak terjadi di tengah kondisi bencana yang menimpa bangsa Indonesia.
Baca: Hidup di Penjara, Kisah Ratna Sarumpaet Sempat Dekati Ahok, Hingga Tetangga Bongkar Perangainya
Semoga "IMF-World Bank Annual Meeting" yg diselenggarakan di Bali th 2018 ini dapat mencapai tujuan & sasaran yg diharapkan *SBY*
Baca: Beredar Foto Mesra Hilda Vitria dan Kriss Hatta di Atas Kasur, Benda di Jari Jadi Perhatian
Pertemuan ini bisa berikan manfaat & peluang bg Indonesia (anggota G-20), langsung-tak langsung, jangka pendek & jangka panjang *SBY*
Memang benar saat ini ekonomi kita tengah hadapi tekanan fiskal & Indonesia juga tengah tangani bencana di Sulteng & NTB *SBY*
Karenanya, pertemuan ini agendanya mesti tepat, dikelola dgn baik & benar-benar sukses, sehingga rakyat bisa rasakan manfaatnya *SBY*
Saya tahu ada pihak yg menentang (kontra) & ada pula yg mendukung (pro). Demokrasi memang begitu. Yg penting jangan hitam-putih *SBY*
Alasan yg menentang, pertama, pertemuan "besar-besaran" ini tak tepat dilaksanakan ketika kita tengah alami bencana. Tidak berempati *SBY*
Kedua, biayanya terlalu besar & dianggap sebagai pemborosan. Apalagi saat ini ekonomi Indonesia tengah hadapi tekanan fiskal. *SBY*
Jika dikaitkan dgn bencana, mungkin persiapan & perencanaan pertemuan ini sudah matang, sehingga tak bisa ditunda lagi. *SBY*
Kalau itu alasannya, jadikan pula pertemuan ini sebagai wahana & forum solidaritas, termasuk "fundraising" utk bantu rakyat yg terkena bencana *SBY*
Acara yg dinilai tak sensitif thd suasana duka (bencana), bisa dibatalkan atau dikurangi. Hal begitu biasa dlm perhelatan internasional *SBY*
Terhadap kritik yg menilai biaya perhelatan ini kelewat besar, pemerintah bisa berikan penjelasan & klarifikasi yg gamblang & transparan *SBY*
Biar tak jadi fitnah & "hoax", DPR RI bisa minta penjelasan kpd pemerintah & BPK juga bisa lakukan audit apakah terjadi pemborosan *SBY*
Negara kita miliki sistem & tatanan yg baik jika ada "perselisihan". Namun, berikan kesempatan kpd negara menjadi tuan rumah yg baik *SBY*
Demikian bagian pertama dari komentar saya ttg Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali ini. Bagian kedua insya Allah akan saya sampaikan esok *SBY*
Dilansir dari TribunBali, "Junk junk imf. Junk junk world bank!" teriak para peserta aksi dari Gerakan Rakyat Menentang (GRM) IMF-WB di kawasan Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Senin (8/10/2018).
Peserta aksi ini kurang lebih berjulah 150 orang.
"Hentikan perampasan upah tanah kerja. Upah tanah kerja adalah keharusan," pekiknya lagi.
Mereka berjalan dari parkir Timur Lapangan Renon menuju ke depan Monumen Bajra Sandhi dengan membawa berbagai selebaran, bendera, dan juga spanduk.
"Rakyat yang tertindas menolak IMF-World Bank hadir di Indonesia. Kita bawa kepentingan rakyat Indonesia bukan golongan. Puluhan tahun IMF hadir tidak membawa dampak untuk kesejahteraan rakyat," kata salah satu orator, Ririn.
Ririn menambahkan bahwa rakyat sama sekali tidak membutuhkan utang karena negara sangat kaya.
"Kita sebagai rakyat menentang IMF-World bank di Indonesia," katanya.
Pagi ini gerakan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya "People Movement Agains IMF-World Bank" melakukan aksi penolakan terhadap pelaksanaan IMF-WBG.
Aksi dimulai dari Lapangan Timur Bajra Sandi, Renon, Denpasar pada Senin, (08/10/2018) pagi.
Massa kemudian berjalan ke depan pintu masuk utama monumen Bajra Sandi yang berada di sebelah selatan.
Dalam aksi ini, Tribun Bali mendapatkan selebaran pernyataan sikap yang berisikan berbagai tuntutan dari massa aksi.
"Sudah saatnya WB dan IMF dibubarkan dan menentang seluruh kebijakan dan program WB-IMF," begitu tulisan dalam pernyataan sikap tersebut.
Berikut 11 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi:
1. Pemerintah Indonesia harus menghentikan semua bentuk kesepakatan dan kerjasama hutang dengan bank dunia.
2. Hentikan penggunaan APBN untuk pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018.
3. Cabut surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkam yang melarang kegiatan masyarakat selama pertemuan IMF-WB di Bali.
4. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan industrialisasi nasional sebagai dasar untuk mewujudkan pembangunan yang mengabdi pada kepentingan rakyat.
5. Hentikan kebijakan dan regulasi yang memberangus dan mengekang hak rakyat atas kebebasan berkumpul, berekspresi, berorganisasi dan mengemukakan pendapat, khususnya dalam rangka menyikapi pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali.
6. Pemerintah Indonesia harus menghapuskan seluruh kebijakan yang memperkuat skema fleksibilitas pasar tenaga kerja, menjamin upah buruh yang layak dan mencabut PP No. 78/2018 tentang Pengupahan.
7. Naikkan upah buruh dan naikkan upah harga komoditas pertanian hasil produksi kaum tani serta turunkan harga seluruh kebutuhan pokok.
8. Pemerintah Indonesia harus memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang miliki prinsip partisipasi, dibiayai oleh negara, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, non-diskriminatif, dan berbasis pada standar hak asasi manusia.
9. Hentikan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan dan kesehatan, berikan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat! Cabut Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
10. Tolak proyek reklamasi dan hentikan pembangunan PLTU Celukan Bawang di Bali.
11. Penuhi hak korbamy gempa Lombok dan tsunami Sulawesi Tengah sesuai UU No. 24 tahun 2007.