Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Di Sumatera Selatan ada 7265 Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ). Dari jumlah tersebut 374 nya di pasung.
Padahal Sumsel mentargetkan 2019 bebas pasung.
Asisten III Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel, Edward Juliartha, usai Pembukaan Sosialisasi Kebijakan : Sinergisitas Multisektor dalam Pencegahan dan Pengendalian Pemasungan ODGJ Menuju Indonesia Bebas Pasung di Provinsi Sumsel yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI di Emilia Hotel, Senin (7/5) mengatakan, sebanyak 374 ODGJ di Sumatera Selatan belum terbebas dari masalah pemasungan.
Dimana dari jumlah tersebut, dari hasil pemetaan paling banyak terjadi diantaranya di wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas dan Empat Lawang.
Data tersebut didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
"ODGJ ini tak seharusnya berakhir pada pemasungan, karena masih ada jalan lain agar ODGJ bisa kembali menjalani kehidupan normal," ujarnya
Ia mengatakan, mayoritas ini terjadi di daerah yang masyaraktnya masih belum tahu seperti apa harus menangani ODGJ, sehingga mereka memakai cara tradisional yakni pemasungan.
Menurut Edward jika masyarakat memiliki keluarga dengan gangguan jiwa tak seharusnya disembunyikan.
Atau bahkan sampai harus dipasung, sebab langkah yang tepat untuk hal ini adalah lewat pengobatan di rumah sakit jiwa.
Dalam hal perawatan pun tak mengeluarkan biaya, asalkan memiliki Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes).
Jika belum ada, maka pihak keluarga bisa membuatnya terlebih dahulu.
"ODGJ memang membutuhkan perlakuan khusus, karena bahkan ada dari mereka yang tak sadar jika dia sebagai penderita ODGJ."
"Maka untuk menuju Sumsel Bebas Pasung 2019 perlu dilakukan edukasi secara intensif terutama pada keluarga," ungkapnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Dra. Lesty Nurainy, Apt.,M.Kes menambahkan, fase awal untuk mereka yang terindikasi ODGJ bisa dimulai dari Puskesmas, yang kemudian akan dirujuk ke RS Jiwa untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
"Kalau ada indikasi pasti dirujuk ke RS. Permasalahan ODGJ ini tidak bisa jalan sendiri tapi perlu sinergi lintas sektor mulai dari, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian, bahkan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan dari 17 Kabupaten/Kota, Kabuten Muara Enim lah yang tercatat sebagai salah satu daerah yang dalam hal penanganan ODGJ terbilang berhasil.
"Semua hal yang dilakukan tak terlepas agar mereka bisa kembali normal, produktif dan layak. Kalaupun bertemu dengan ODGJ di jalan bisa dilaporkan ke dinas sosial," tutupnya.