Baca tanpa iklan
"Kami berharap jangan menghembuskan angin segar dulu tapi lihat dulu anggaran apakah memadai atau tidak, nanti pegawai sudah senang malah tidak ada anggaran kan kasian mereka
, jika sudah pasti baru angin segar disampaikan, nanti pegawai kecewa," tuturnya seraya mengatakan pihaknya setuju untuk kesejahteraan pegawai asal keuangan pemerintah daerah tidak bermasalah.
Sementara diberitakan sebelumnya, Para tokoh masyarakat dan dewan menilai wacana Pjs menaikan tunjangan tersebut memang bagus namun tidak dalam waktu yang tepat.
Baca: Market Halal Berkembang, Tempat Makan di Palembang Ini Sediakan Chinese Food Halal
Disebabkan saat ini Pemerintah kota Prabumulih mengalami defisit anggaran dan hutang ke pihak ketiga masih sangat tinggi yang menyebabkan banyak program pro rakyat harus ditiadakan.
"Kami rasa itu wacana bagus namun waktunya belum tepat, dari akhir tahun lalu Prabumulih dikabarkan defisit dan menyebabkan banyak program pro rakyat termasuk bagi sarana usaha,
pembangunan jalan dan lainnya dipangkas kok malah mau mengalihkan anggaran untuk itu, kami rasa belum tepat," ungkap Mukhlisin, satu diantara tokoh masyarakat Prabumulih ketika dibincangi, Kamis (8/3/2018).
Baca: Alami Kecelakaan, Kartika Putri Alami Hal ini
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengungkapkan, dirinya setuju dan mendukung terkait wacana tersebut namun sepanjang keuangan daerah memungkinkan untuk hal itu.
"Terkait wacana itu kita setuju-setuju saja sejauh keuangan daerah memungkinkan, apalagi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai," ujarnya.
Namun Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menuturkan, sejauh ini belum ada koordinasi baik dari Pejabat Sementara walikota maupun dari Sekretaris Daerah sekalu Ketua TAPD Pemkot Prabumulih.
"Yang pastinya terkait gaji pegawai dan lain-lain itu kan sudah disahkan namun ada pembahasan jika memang ada usulan, tentu harus melihat keuangan daerah," bebernya.
Baca: Astaga ! Beredar Video Goyangan Seronok Dewi Perssik yang Tuai Kecaman Netizen
Hal yang sama disampaikan anggota DPRD Prabumulih yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Feri Alwi SH.
Menurut Feri, dirinya juga setuju dengan wacana tersebut namun masalah anggaran menjadi masalah apalagi tahun ini Pemerintah kota Prabumulih fokus untuk menyelesaikan hutang ke pihak ketiga.