Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sambil terus memegang sebuah kertas karton berwarna putih lengkap dengan tulisan yang berbunyi “ Kami guru Honor Madrasah swasta kementerian agama kemana hak gaji kami 6 bulan belum dibayar kemana dana bos”, Tina terus menyorakan suara didepan para anggota dewan.
Dirinya beserta ratusan guru swasta lainnya yang tergabung dalam forum silaturahmi kepala-kepala madrasah dan guru swasta se-Kota Palembang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DRPD provinsi Sumsel menuntut nasib gaji honorermadrasyah swasta yang tak kunjung diterima, Senin pagi (21/9).
Tina yang tercatat sebagai guru di Madrasah Ibtidahiyah (MI) Patra Plaju ini, mengatakan ingin meminta kejelaskan terkait mandeknya gaji honornya yang sudah berjalan selama lebih kurang 6 bulan ini.
Sambung Tina ia merasakan sangat perlu menyuarakan hal ini sebab gaji honor yang ia inginkan meskipun bernilai tidak seberapa namun sangat diperlukan bagi keluarganya.
“ Saya butuh titik terang akan terkendala gaji honorer saya berserta teman lainnya, sebab uang ini sangat penting buat kami. Bila tidak ada uang anak saya mau diberi makan apa,” bebernya kepada Tribunsumsel
Menurut ketua forum silaturahmi kepala-kepala madrasah dan guru swasta, Drs Kadir mengatakan, pihaknya melakukan aksi unjuk rasa ini dilatarbelakangi dengan terlambatnya pencairan dana BOS (6 bulan).
Sambung Ia, masalah kedua terkait dengan program Impasing di Diknas sudah dicairkan sesuai dengan golongan yang setara sejak tahun 2012 sedangkan di Kemenag sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dibayar.
"Sangat jauh jarak pemisah antara sekolah/madrasah swasta dengan madrasah negeri, hal ini bisa kita lihat langsung dari besaran gaji guru sesuai golongan tersedia setiap bulan. Sedangkan operasional sekolah sudah siap, perbaikan ringan sudah siap, sementara madrasah swasta penghasilan sudah kecil operasional sekolah dan perbaikan ringan semua tertumpu pada dana BOS,"ungkapnya
Lanjut ia, tuntutan lainnya mengenai masalah PSB supaya ada pembatasan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri. Dimana jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan ketersediaan lokal/kelas dengan rasio perkelas 32 paling minimal.
“ Kita minta kepada anggota dewan yang terhormat supaya dapat bersinergi dengan pihak kemenag untuk cepat menyelesaikan permasalah yang kami tuntut tadi, sehingga bisa lebih dekat dengan keadilan di Negara kita tercinta sesuai dengan pancasila,” ungkapnya
Sementara itu, perwakilan dari kemenang provinsi sumsel , Tatik selaku pengelola dana bos bagi sekolah madrasyah provinsi Sumsel , menjelaskan bila pencairan dana BOS madrasyah mandek akibat belum lengkapnya rencana kerja dan anggaran (RKA) dari sekolah madrasyah swasta.
“ Ada sebanyak 1052 madrasyah yang ada, dimana baru hampir 50 persen yang sudah mengirimkan RKA tersebut, RKA ini harus ada sebab sangat penting dan mutlak dalam pencairan dana BOS,” jelasnya
Lanjut ia, selain itu perlu dijelaskan bila dana BOS tidak semuanya diperuntukan bagi gaji guru honorer sebab dana BOS sendiri untuk operasional sekolah berupa aktivitas belajar dan lainnya, dikatakan Tatik bila mindset para guru honorer sekarang memikirkan bila 80 persen dana BOS ditujukan bagi mereka, padahal sebenarnya hanya 20 persen saja.
“ Kita sedang usahakan awal bulan oktober ini bisa cair, dimana tepat hari ini kita akan langsung mendaftarkan ke pihak bank BNI serta kakanwil masing masing daerah untuk membuka rekening pencairan dana BOS dengan total madrasyah 1052 tadi,” katanya
TerpisahKetua Komisi V DPRD Sumsel H Fahlevi Maizano SH MH meminta agar massa pendemo dari Forum Silaturahmi Kepala-Kepala Sekolah dan guru Madrasah agar bersabar, sebab pihaknya akan mencoba membantu menyelesaikan permasalahan 28 September 2015 mendatang.