Kementan Percepat Tanam Oplah dan CSR untuk Jaga Produksi Pangan

TRIBUNSUMSEL.COM -- Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan melalui pencapaian swasembada pangan nasional berkelanjutan, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melaksanakan Gerakan Tanam Serempak, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tanam dipusatkan di Desa Bojonglegok, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, serta dilaksanakan serentak di berbagai wilayah Indonesia pada lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 dan 2025, serta lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025.

Hadir di lokasi kegiatan di Sukabumi antara lain Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, Bupati Sukabumi, yang diwakili Staf Ahli Bupati, Tri Romadhono beserta jajaran pemerintah daerah.

Secara nasional, gerakan tanam serentak ini dilaksanakan di 25 provinsi dengan target tanam sekitar 50 ribu hektare. Kegiatan mencakup lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 seluas 21.093 hektare, Oplah 2025 seluas 27.472 hektare, serta Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025 seluas 1.700 hektare.

Provinsi yang berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, serta sejumlah wilayah lainnya.

Gerakan ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan.

Selain itu, percepatan tanam juga menjadi strategi antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino, yang berisiko menurunkan produksi pangan akibat berkurangnya ketersediaan air dan mundurnya musim tanam.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa percepatan tanam serentak menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas produksi nasional di tengah tantangan global dan iklim. Percepatan tanam dilakukan untuk menjaga momentum produksi nasional agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi di tengah ancaman kekeringan dan perubahan iklim.

Menteri Pertanian juga telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah sebagai langkah mitigasi dan antisipasi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, pendataan potensi sumber air, serta optimalisasi indeks pertanaman di wilayah masing-masing.

Selain itu, langkah mitigasi juga dilakukan melalui percepatan tanam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, penggunaan benih tahan kekeringan, serta pembangunan infrastruktur air seperti embung, long storage, dan sumur bor guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa keberhasilan gerakan tanam serentak sangat ditentukan oleh pengawalan di lapangan, khususnya oleh penyuluh pertanian bersama petani.

“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat di lapangan. Penyuluh bersama petani menjadi kunci untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan memberikan hasil optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa gerakan tanam serentak yang kembali dilaksanakan untuk keenam kalinya menjadi upaya percepatan peningkatan indeks pertanaman di berbagai wilayah.

“Kami kembali melaksanakan Gerakan Tanam Serentak untuk keenam kalinya yang dipusatkan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan diikuti 25 provinsi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Alhamdulillah, lebih dari 50 ribu hektare lahan telah kembali tertanami,” ujarnya.