Kunjungan ke PN Palembang, Kemenkum Sumsel Perkuat Pengamanan Aset Negara

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG-  Untuk memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum, khususnya dalam hal pengamanan aset negara dan optimalisasi tugas serta fungsi (tusi) kedua lembaga.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas 1 A Khusus Palembang (6/1/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti. 

Rombongan disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Dr. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., di ruang kerjanya.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi ajang diskusi strategis.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah langkah-langkah konkret dalam pengamanan aset negara yang dikelola oleh Kanwil Kemenkum Sumsel agar memiliki legalitas hukum yang kuat dan terhindar dari sengketa di masa depan.

Maju Amintas Siburian menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkum Sumsel untuk membangun tata kelola administrasi dan hukum yang akuntabel.

Baca juga: Kemenkum Sumsel Ikuti Kick-Off Pengunggahan Data, Langkah Awal Penilaian IRH 2026

"Sinergi dengan Pengadilan Negeri sangat krusial, terutama terkait dukungan dalam proses hukum yang melibatkan aset-aset negara. Kita ingin memastikan bahwa seluruh aset di bawah naungan Kanwil Kemenkum Sumsel terjaga secara fisik maupun legalitasnya demi kepentingan negara," ujar Maju Amintas.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PN Palembang, Dr. I Nyoman Wiguna, menyambut baik inisiatif koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa pihak pengadilan siap mendukung penguatan tusi Kemenkum Sumsel melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kami mengapresiasi langkah proaktif Kakanwil Kemenkum Sumsel. Koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi, khususnya dalam hal pembuktian hukum dan pengamanan aset negara di wilayah Sumatera Selatan," kata Dr. I Nyoman Wiguna.

Selain pembahasan mengenai aset, pertemuan ini juga menyentuh aspek penguatan kerja sama dalam penyampaian dokumen hukum dan efisiensi birokrasi antara kedua instansi.

Dengan adanya koordinasi rutin seperti ini, diharapkan hambatan-hambatan administratif dapat diminimalisir demi pelayanan publik yang lebih prima.

Baca berita lainnya di google news