Pansus Temukan 12 Kebijakan Ngawur Bupati Pati, 3 Hari usai Usulan Pemakzulan Sudewo

Sementara, terkait penyelidikan atas 12 dugaan pelanggaran Sudewo, Joni menuturkan tidak akan dilakukan secara maraton. Hanya saja, penyelidikan akan dilakukan secara bertahap.

"Jadi nanti (penyelidikan) bertahap. Dari poin per poin. Nanti kami maksimalkan (penyelidikan) hingga tuntas.

DPRD Pati Tak Diajak Komunikasi soal Naiknya PBB-P2

Joni juga menyebut, Sudewo tidak berkomunikasi apapun dengan DPRD Pati terkait kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Dia pun turut menyayangkan hal tersebut.

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu contoh hal yang turut diselidiki oleh pansus hak angket terhadap Sudewo.

"Jadi kami juga menyayangkan, jadi memang komunikasi kami kok agak tersendat. Jadi contohnya saja soal PBB 250 persen itu kenaikannya, kami dari DPRD sama sekali tidak diajak bicara (oleh Sudewo) dari DPRD Pati. Itu salah satu contoh," katanya.

Namun, Joni membantah tidak adanya komunikasi tersebut menjadi sinyal tidak baiknya hubungan Sudewo dengan DPRD Pati.

"Tidak, tidak benar seperti itu," ujarnya singkat.

Dia pun menyebut saat ini, DPRD Pati turut dikecam oleh masyarakat karena dianggap diam atas kebijakan kontroversial dari Sudewo.

Namun, Joni menjelaskan DPRD Pati yang seakan diam itu bukan karena telah menerima suap dari Sudewo, tetapi demi menjaga keamanan dan ketentraman dari wilayah dengan julukan Pati Bumi Mina Tani tersebut.

"Jadi kami itu serba salah. Kita mau teriak itu nanti ramai, kalau tidak teriak bagaimana."

"Kami sudah dihujat habis oleh masyarakat karena kami diam. Tapi kami diam itu bukan berarti kami menerima apa-apa. Kami ingin suasana ini kondusif," tegasnya.

Buruknya Komunikasi Sudewo-DPRD Pati

Joni pun akhirnya mengakui, komunikasi antara Sudewo dan DPRD Pati begitu buruk.

Bahkan, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, buruknya komunikasi juga dialami oleh partai pengusung Sudewo di Pilkada Pati yaitu Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, dan PSI.