Kata Istana Soal Bupati Pati Sudewo Hingga Didemo Warga Buntut Soal Kenaikkan PBB: Cari Jalan Keluar

“Yang terpenting sudah berjalan, ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Banyak hal yang harus kami benahi ke depan,” tuturnya. 

Ia juga mengajak warga Pati untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi. 

“Masyarakat Pati menjaga soliditas, menjaga kekompakan, jangan sampai terprovokasi oleh siapa pun. Kabupaten ini milik semua warga, yang harus menjaga bersama. Mudah-mudahan ini kejadian terakhir, tidak terulang lagi, sehingga pembangunan bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Selain itu, ia juga enanggapi langkah DPRD Pati yang menggelar rapat paripurna pada Rabu siang, untuk membahas penggunaan hak angket, ia menyatakan menghormati proses tersebut. 

“Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut,” katanya. 

Hak angket memungkinkan DPRD menyelidiki kebijakan atau tindakan kepala daerah.

Jika ditemukan pelanggaran serius, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Situasi Demo Pati Memanas 

Sebelumnya, kericuhan di Alun-Alun Pati pecah sejak pukul 11.00 WIB ketika massa mulai memaksa masuk ke area pendopo.

Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. 

Namun, massa kembali berdatangan setelah pukul 11.00 WIB, sebagian besar berkonvoi dengan sepeda motor, dan memicu ketegangan baru. Hingga pukul 13.15 WIB, suasana di sekitar pendopo masih memanas. 

"Suasana saat ini masih chaos, karena beberapa waktu lalu kembali ditembakkan gas air mata dari aparat keamanan, karena memang saat ini massa belum kondusif," lapor Gesy Lutfiah, jurnalis KompasTV dari lokasi.

Sebelumnya, aksi demo warga Pati ini digelar buntut kebijakan yang diambil Sudewo yang ingin menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Meski kini tarif pajak PBB hingga 250 persen ini sudah dibatalkan oleh Sudewo, warga Pati terlanjur marah dan kini justru menginginkan lengsernya Sudewo dalam tuntutan aksi demo mereka hari ini.

Bahkan ia didesak mundur dari jabatannya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com