Kata Istana Soal Bupati Pati Sudewo Hingga Didemo Warga Buntut Soal Kenaikkan PBB: Cari Jalan Keluar

TRIBUNSUMSEL.COM - Pihak Istana menanggappi soal Bupati Pati Sudewo hingga didemo warga berujung ricuh.

Diketahui, aksi demonstrasi besar-besaran di Alun-Alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025), diwarnai kericuhan dan tembakan gas air mata, hingga memakan korban.

Hal itu buntut kebijakan yang diambil Sudewo ingin menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

Meski kini PBB dibatalkan, namun warga tetap melakukan unjuk rasa.

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mengaku, pihaknya terus memonitor dan melakukan koordinasi sejak adanya dinamika tersebut. 

"Tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati," kata Prasetyo, di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Dikutip Kompas.com

Koordinasi juga dilakukan pemerintah pusat dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) guna mencari jalan keluar.

Pihak Istana juga meminta semua pihak, baik Sudewo maupun peserta aksi, untuk menahan diri terkait polemik itu.

"Kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi," ucap Prasetyo. 

"Kemudian, saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik," sambung dia lagi.

Baca juga: Sosok Ahmad Husein Koordinator Demo Pati Ramai Dijuluki Luffy di Medsos, Buntut Sudewo Naikkan PBB

Prasetyo menghormati setiap proses yang berjalan soal kejadian ini. Dia memastikan, Istana menghormati proses unjuk rasa yang dilakukan masyarakat. 

Tak hanya itu, Istana juga menghormati langkah yang berjalan di DPRD setempat atas polemik Bupati Sudewo. 

"Kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati," terang dia.

Prasetyo menyampaikan, Prabowo menyayangkan kekisruhan yang terjadi di Pati. "Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respons beliau terhadap siapapun itu," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Bupati Sudewo baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025. Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri. 

Diketahui, protes unjuk rasa besar-besaran ini dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak sebesar 250 persen.

Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran.

Sudewo Minta Maaf

Saat demo, Sudewo muncul dengan menaiki kendaraan taktis Barracuda milik Brimob Polri dan dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian.

Mengenakan kemeja putih dan berpeci hitam, Sudewo muncul di hadapan para pendemo yang menuntut untuk dirinya mundur dari jabatan Bupati Pati.

Sudewo juga menyatakan permohonan maafnya kepada warga Pati.

Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji akan berbuat lebih baik.

Kemunculan Sudewo ini pun langsung disambut oleh lemparan botol-botol plastik dari para pendemo.

Kemudian, Sudewo pun kembali masuk ke Barracuda.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik," kata Sudewo dalam rekaman video amatir yang diterima Tribunnews.com, Rabu (13/8/2025).

Tolak Mundur dari Jabatan

Sudewo menegaskan tidak akan mengundurkan diri. 

"Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanismenya,” tegasnya dalam konferensi pers di dalam kantor bupati, dalam tayangan YouTube KompasTV.

Sudewo mengakui bahwa peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi dirinya yang baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati.

Ia berjanji akan melakukan perbaikan ke depan.

“Yang terpenting sudah berjalan, ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Banyak hal yang harus kami benahi ke depan,” tuturnya. 

Ia juga mengajak warga Pati untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi. 

“Masyarakat Pati menjaga soliditas, menjaga kekompakan, jangan sampai terprovokasi oleh siapa pun. Kabupaten ini milik semua warga, yang harus menjaga bersama. Mudah-mudahan ini kejadian terakhir, tidak terulang lagi, sehingga pembangunan bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Selain itu, ia juga enanggapi langkah DPRD Pati yang menggelar rapat paripurna pada Rabu siang, untuk membahas penggunaan hak angket, ia menyatakan menghormati proses tersebut. 

“Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut,” katanya. 

Hak angket memungkinkan DPRD menyelidiki kebijakan atau tindakan kepala daerah.

Jika ditemukan pelanggaran serius, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Situasi Demo Pati Memanas 

Sebelumnya, kericuhan di Alun-Alun Pati pecah sejak pukul 11.00 WIB ketika massa mulai memaksa masuk ke area pendopo.

Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. 

Namun, massa kembali berdatangan setelah pukul 11.00 WIB, sebagian besar berkonvoi dengan sepeda motor, dan memicu ketegangan baru. Hingga pukul 13.15 WIB, suasana di sekitar pendopo masih memanas. 

"Suasana saat ini masih chaos, karena beberapa waktu lalu kembali ditembakkan gas air mata dari aparat keamanan, karena memang saat ini massa belum kondusif," lapor Gesy Lutfiah, jurnalis KompasTV dari lokasi.

Sebelumnya, aksi demo warga Pati ini digelar buntut kebijakan yang diambil Sudewo yang ingin menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Meski kini tarif pajak PBB hingga 250 persen ini sudah dibatalkan oleh Sudewo, warga Pati terlanjur marah dan kini justru menginginkan lengsernya Sudewo dalam tuntutan aksi demo mereka hari ini.

Bahkan ia didesak mundur dari jabatannya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com