Pemkab OKU Timur Raih 13 Kali WTP, Bukukan Rekor Konsistensi Pengelolaan Keuangan

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kembali menorehkan catatan emas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak 2012, Bumi Sebiduk Sehaluan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Pengumuman prestasi tersebut disampaikan langsung Bupati OKU Timur, Ir H Lanosin, MT, MM, dalam pembukaan Rapat Paripurna ke-11 DPRD OKU Timur Masa Sidang III Tahun 2025, Senin (11/8/2025), yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

“Alhamdulillah, opini WTP ini menjadi bukti komitmen kami dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Semoga prestasi ini memotivasi kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati yang akrab disapa Enos itu, Senin (11/08/2025).

Enos menegaskan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan tersebut telah melalui audit menyeluruh oleh BPK yang diterima pada 26 Mei 2025.

Baca juga: Ratusan Peserta Ramaikan Lomba Sehat Spektakuler yang Digelar Pemkab OKU Timur

Dalam paparannya, Bupati Enos membeberkan kinerja keuangan daerah selama tahun 2024. Total pendapatan daerah dianggarkan Rp2,36 triliun, meningkat Rp22 miliar atau 0,94 persen dibanding tahun 2023.

Realisasi mencapai Rp2,25 triliun atau 95,30 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp137,32 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta provinsi sebesar Rp2,06 triliun.

Belanja daerah dianggarkan Rp2,37 triliun dengan realisasi Rp2,25 triliun (94,84 persen). Rinciannya meliputi belanja operasi Rp1,42 triliun, belanja modal Rp449,04 miliar, belanja tak terduga Rp294 juta, dan belanja transfer Rp377,94 miliar.

Sementara itu, pembiayaan daerah mencatat penerimaan Rp11,75 miliar dan pengeluaran Rp2,5 miliar, dengan tingkat realisasi mendekati 100 persen. Seluruh angka tersebut sudah disesuaikan dengan hasil audit BPK.

Bupati Enos menutup pidatonya dengan harapan besar. “Semoga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi landasan kuat dalam membangun OKU Timur yang Maju Lebih Mulia,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD OKU Timur, Hermanto, mengapresiasi capaian yang diraih pemerintah daerah. Ini bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras mempertahankan opini WTP ini,” katanya.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD dihadiri jajaran pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sidang sementara diskor dan akan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pertanggungjawaban APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Baca berita lainnya di google news