Berita Palembang
Komisi I DPRD Sumsel Soroti Pentingnya Komitmen Pemprov Sumsel Menangani Masalah Aset
Dikembalikannya aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Batanghari Sembilan (YBS)
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Kharisma Tri Saputra
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dikembalikannya aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Batanghari Sembilan (YBS) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat, diapresiasi pimpinan komisi I DPRD Sumsel.
Aset- aset tersebut terletak di Palembang, Bandung, dan Yogyakarta, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 51 miliar.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumsel, Sri Mulyadi, menyoroti pentingnya komitmen Pemprov Sumsel dalam menangani masalah aset.
Menurutnya, dengan penyerahan aset tersebut seharusnya menjadi pemicu bagi Pemprov Sumsel,dalam melakukan pendataan aset dan jelasan aset lebih serius kedepan.
“Bukan hanya pak Gubernur, DPRD Sumsel juga harus mendukung itu terutama dari pihak pemprov Sumsel segera menyikapi soal aset ini ,”katanya.
Apalagi dari dulu , pihaknya sudah beberapa kali meminta data lengkap aset-aset Pemprov Sumsel namun di bilang pihak Pemprov Sumsel bahwa data aset belum valid.
“Kalau masalah kendala aset, memang hampir rata-rata, kita ini susah , kalau memang mau benar-benar ada data yang jelas mengenai titik dan lokasi dimana keseluruhan aset kita, sampai saat itu,” jelasnya.
Terkait aset yang ada, pihaknya sudah berbicara dengan anggota Komisi I DPRD Sumsel lainnya.
“Saat ini kita sedang sibuk membahas tiga raperda termasuk mau APBD perubahan 2025, mungkin disela-sela itu Komisi I akan segera rapat untuk membahas soal aset-aset ini, kebetulan itu tupoksinya di Komisi I termasuk jika benar apa yang disampaikan dalam berita kami akan meninjau juga baik ke Bandung dan Yogya,” tandasnya.
Ditambahkan kader partai Gerindra ini, dari tindaklanjut dari kunjungan pihaknya ke lokasi, nanti akan melapor ke pimpinan DPRD Sumsel .
“Apakah nanti di perlukan kita membentuk pansus atau cukup mencari data-data yang di dapat di Komisi I , kita lihat perkembangan kedepan,” pungkasnya.
Sensasi Baru Nasi Goreng di The People’s Cafe Palembang, Waktunya Coba Nasi Goreng Bakar |
![]() |
---|
Apakah PPPK Non-Database Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu ? BKN Palembang Buka Suara |
![]() |
---|
Puja Travel & Pos Indonesia Tawarkan Umroh Mudah, Berangkat Dulu Bayar Nanti, Cicilan Hingga 3 Tahun |
![]() |
---|
Hasto Kristiyanto Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Giri Ramanda Pastikan Terima Keputusan Megawati |
![]() |
---|
Ribut Karena Berebut Wanita, Pria di Palembang Luka Serius Usai Dibacok 2 Pelaku, Kini Ditangkap |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.