Alung Anggota DPRD Sumsel Dukung Usulan Cak Imin, Gubernur Ditunjuk Pusat, Walikota-Bupati oleh DPRD

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H Nasrul Halim SH menyatakan dukungannya terhadap usulan ketua umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, terkait pola Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan. 

Di mana, pola pilkada yang diusulkan Cak Imin yaitu  gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Sedangkan bupati atau Walikota dipilih oleh rakyat melalui DPRD. 

Menurut Alung, sapaan akrab Nasrul Halim, dengan penunjukkan langsung oleh Presiden untuk Gubernur, hal itu bisa menyelaraskan program pemerintah pusat hingga tingkat provinsi. 

"Pastinya saya selaku anggota DPRD Sumsel dari fraksi PKB, mendukung usulan Ketum kami tersebut  untuk pola Pilkada mendatang, " katanya, Jumat (25/7/2025). 

Dijelaskan Alung, selama ini seseorang yang akan maju dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, membutuhkan biaya yang cukup tinggi selama ini. 

"Pastinya dengan pola ditunjuk langsung itu, bisa menghemat anggaran APBD di provinsi," jelasnya.

Ditambahkan Sekretaris DPW PKB Sumsel ini, bisa juga pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi, jika tetap ingin dilaksanakan Pilkada. 

"Jadi kalau tetap akan dilaksanakan Pilkada, pemilihan bisa melalui DPRD Sumsel, " paparnya. 

Hal hampir sama juga untuk Pilkada ditingkat Kabupaten atau kota, sesuai usulan Cak Imin Pilkada dipilih langsung oleh DPRD. 

"Ini juga bisa menghemat anggaran, karena cost politik selama ini besar termasuk dari APBD, mengingat DPRD juga wakil rakyat yang dipilih rakyat. Sehingga pola- pola itu bisa jadi solusi kedepan, " tandasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom," kata Cak Imin di JCC Senayan. 

Cak Imin mengatakan PKB ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah.

Kedua pola itu yakni gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.