Daftar 212 Merek Beras Oplosan Bakal Diumumkan Mentan, Ada yang Klaim 5 Kg Ternyata 4,5 Kg

TRIBUNSUMSEL.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri membongkar dugaan beras oplosan belakangan ini.

Ada ratusan merek beras premium diduga "nakal" mengoplos beras, mencampur beras premium dengan beras biasa.

Tak hanya itu, takaran beras pula diduga tak sesuai dengan semestinya.

Baca juga: Bulog Ungkap Perbedaan Beras Premium dan Medium, Berikut Spesifikasinya

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal mengumumkan 212 merek beras oplosan. 

Rilis disampaikan secara bertahap setelah ratusan merek beras itu diperiksa Satgas Pangan Polri. 

Hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri mengungkapkan setidaknya ada 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu baik dari sisi berat kemasan, komposisi, hingga labelnya. 

Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg) padahal isinya hanya 4,5 kg.

Lalu banyak di antaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa. 

"Kepada seluruh saudara nanti mudah-mudahan ini kami munculkan secara bertahap yang diperiksa. Kami munculkan merek yang tidak sesuai standar," ujar Amran melalui video yang diterima Kompas.com, dikutip Minggu (13/7/2025). 

Baca juga: Polisi dan Kementan Bongkar Praktek Beras Oplosan, DKPP Sumsel Ngaku Belum Terima Laporan Masyarakat

Data temuan beras oplosan telah disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia memastikan proses hukum sudah dilakukan. 

"Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim ke pak kapolri, kemudian satgas pangan, dan pak jaksa agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat," paparnya. 

Praktik oplosan beras berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun, atau hampir Rp 100 triliun. 

"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian," sambungnya.

Sumber : Kompas.com

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com