PROFIL Citra Pitriyami Bupati Pangandaran Ngadu ke KDM Soal Tunjangan Pegawai, Kakak Cakra Khan

Dedi menaruh perhatian besar kepada daerah yang memiliki fiskal sangat rendah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) kecil karena duitnya mayoritas dialokasikan untuk belanja pegawai. 

"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya (Citra Pitriyami) kalau ketemu saya suka nangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan nggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (14/6/2025). 

Kata Dedi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak bisa membayar tunjangan pegawai karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas. 

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mencari cara dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Ibu Bupati sudah ke Jakarta, sudah kemana-mana untuk cari solusi dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan," ucap mantan Bupati Purwakarta ini. 

Atas dasar itulah, Dedi tidak menyarankan kota dan kabupaten di bawah otoritanya tidak menggelar rapat atau kegiatan resmi di hotel maupun restoran. 

Dedi tak ingin, timbul kesenjangan sosial antara kota/kabupaten yang tinggi PAD dengan yang rendah. 

"Saya contoh kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya dari gali pasir maka alamnya rusak dan jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak dan jalannya rusak, pendapatannya ya segitu-gitu juga ditambah nggak pernah jujur tuh hitung pendapatannya," jelas dia. 

Menurut Dedi, larangan rapat di hotel adalah bagian dari upaya efisiensi anggaran dan bentuk kepedulian terhadap ketimpangan fiskal antara kota besar dan daerah tertinggal di Jawa Barat.

Ia menilai bahwa ketimpangan tersebut bukan sekadar soal angka, tetapi berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

"Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?" tanya Dedi.

"Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan banyak rakyatnya nggak punya toilet," tambahnya. 

Dedi juga menyoroti praktik pemborosan yang sering terjadi dalam kegiatan rapat di hotel. Ia mengaku sudah cukup berpengalaman untuk memahami celah penyimpangan yang kerap terjadi. 

"Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan sepuluh, yang hadir tujuh. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi," ungkapnya. 

(*)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com