Ngadu ke Dedi Mulyadi, Bupati Pangandaran Citra Nangis Tunjangan Pegawai 5 Bulan Tak Bisa Dibayar

TRIBUNSUMSEL.COM - Gubernur Jawa Barat mengungkapkan keprihatinannya terhadap Bupati Pangadaran yang menangis kesulitan fiskal untuk memenuhi kebutuhan.

Lewat akun media sosial Instagram @Dedimulyadi71, ia menyebut sosok kepala daerah itu adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami. 

Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat daerah-daerah seperti Pangandaran kesulitan membayar tunjangan pegawai, bahkan hingga berbulan-bulan.

Hal itu disampaikan Dedi saat menjelaskan alasannya tetap melarang pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat di hotel, meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memperbolehkannya.

Dedi menyebut, di Jawa Barat terhampar kota dan kabupaten dengan kondisi keuangan yang berbeda-beda. 

Dedi menaruh perhatian besar kepada daerah yang memiliki fiskal sangat rendah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) kecil karena duitnya mayoritas dialokasikan untuk belanja pegawai. 

"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya (Citra Pitriyami) kalau ketemu saya suka nangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan nggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (14/6/2025). 

Baca juga: Nasib Ferdian Pengemudi Motor Patwal Beri Dedi Mulyadi Tumpangan Tak Pakai Helm,Diberi Sanksi Tilang

Kata Dedi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak bisa membayar tunjangan pegawai karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas. 

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mencari cara dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Ibu Bupati sudah ke Jakarta, sudah kemana-mana untuk cari solusi dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan," ucap mantan Bupati Purwakarta ini. 

Atas dasar itulah, Dedi tidak menyarankan kota dan kabupaten di bawah otoritanya tidak menggelar rapat atau kegiatan resmi di hotel maupun restoran. 

Dedi tak ingin, timbul kesenjangan sosial antara kota/kabupaten yang tinggi PAD dengan yang rendah. 

"Saya contoh kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya dari gali pasir maka alamnya rusak dan jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak dan jalannya rusak, pendapatannya ya segitu-gitu juga ditambah nggak pernah jujur tuh hitung pendapatannya," jelas dia. 

Menurut Dedi, larangan rapat di hotel adalah bagian dari upaya efisiensi anggaran dan bentuk kepedulian terhadap ketimpangan fiskal antara kota besar dan daerah tertinggal di Jawa Barat.

Ia menilai bahwa ketimpangan tersebut bukan sekadar soal angka, tetapi berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.