Gelar Demo, Mahasiswa Tak Puas dengan Respon Bupati Musi Rawas, Tegaskan Bakal Ada Aksi Lanjutan

TRIBUNSUMSEL.COM, MUSI RAWAS -- Meski diguyur hujan lebat, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung dan BEM Silampari, tetap melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Musi Rawas, pada Senin (16/6/2025).

Aksi tersebut dilakukan mahasiswa untuk menuntut janji politik yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas pada saat kampanye, khususnya soal jalan mulus hingga ke desa-desa. 

Aksi yang berlangsung lebih dari 2 jam dan sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dan petugas keamanan.

Setelah menyampaikan orasi, akhirnya para mahasiswa tersebut ditemui langsung oleh Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud dan Wakil Bupati, H Suprayitno. 

Namun, turunnya Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas yang menemui mahasiswa, dinilai hanya sebatas seremonial saja.

Sebab, Bupati tak memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhannya. 

Ketua Umum Kammi Silampari, Tomi mengatakan, ini aksi yang kedua kalinya, dan lagi-lagi respon Bupati Musi Rawas tidak memuaskan. Bahkan kami tidak diberi ruang untuk menyampaikan tuntutannya. 

"Bahkan, tuntutan yang kami berikan juga tidak disepakati dan tidak ditandatangani dan langsung dibawa masuk," kata Tomi. 

Baca juga: Mahasiswa Demo Kantor Bupati Musi Rawas Tuntut Jalan Mulus Hingga Soroti Megahnya Rumah Dinas Bupati

Menurutnya, janji politik soal jalan mulus hingga ke pelosok desa, tak terlihat realisasinya. 

"Kami tahu mana jalan provinsi, mana jalan negara dan mana jalan Kabupaten. Tapi bagaimana realisasinya. Makanya point pertama, kami minta Bupati untuk menyelesaikannya, sebagai Bupati harus bisa memperjuangkannya, bagaimana ke pusat, bagaimana ke Gubernur. Sebenarnya itu yang kami harapkan," ungkapnya. 

Dikatakannya, saat ini faktanya banyak jalan desa dan kabupaten di Musi Rawas kita berbanding terbalik dengan janji politiknya, dan kondisinya rusak. 

"Itu yang banyak dirasakan masyarakat, banyak video yang beredar. Makanya kawan-kawan Cipayung dan Bem se-Silampari mengharapkan respon itu," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan, Arka dan Koordinasi Aksi, Yogi mengatakan, awalnya disepakati soal etika.

"Di mana ketika Bupati bicara, maka kami diam dan ketika kami bicara, maka Bupati diam," ujarnya.

"Tapi kenyataannya, saat kami mau bicara, Bupati justru pergi begitu saja. Apakah itu disebut pemimpin, pemimpin itu harus menerima kritikan dan aspirasi," katanya menambahkan.

Dia juga mengatakan, aspirasi yang dibawa ini aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat. Tapi sayang, Bupati hari ini adalah Bupati yang angkuh, yang tiba-tiba datang seremonial, lalu pergi. 

"Maka, kami pastikan ada gerakan yang akan kami lakukan lagi," tutupnya. 

Sementara itu, Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengenaskan, sejak periode pertama, 9 program yang dijanjikan sudah dilaksanakan semaunya. 

Seperti, saat ini masyarakat Musi Rawas baik kata maupun miskin, bisa berobat gratis hanya cukup dengan KTP. Kemudian, 1 desa 1 rumah tahfidz, saat ini sudah lebih dari 130 rumah tahfidz ada di Musi Rawas. 

Termasuk juga mobil 1 ambulance untuk 1 desa. Saat ini, ada 125 ambulance yang tersebar di Musi Rawas. Bahkan, semaunya itu belum pernah terjadi sebelum Ratna Machmud menjadi Bupati. 

"Santunan kematian, sakit lah gratis, mati dibayar juga 3 juta. Pesantren awalnya ada 11 pesantren yang memiliki ijin, sekarang sudah 45 agar bisa dibantu. Rumah ibadah juga semuanya akan dibantu, meskipun bergilir," ungkapnya.

Kemudian, soal rumah dinas Bupati Musi Rawas yang megah. Harusnya itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat, karena selama ini rumah dinas bupati berada di Kota Lubuklinggau. 

"Apa kamu banga punya rumah dinas di Kota Lubuklinggau, dimana kedaulatan Musi Rawas, rumdin adalah lambang kebanggaan Musi Rawas," tegas Bupati.

Kemudian soal jalan, Bupati menegaskan bahwa selama 3,5 tahun, total 604 Km jalan dan 64 jembatan di Musi Rawas sudah dibangun. 

Perlu diketahui, jalan dari Muara Lakitan, Muara Kelingi hingga Muara Beliti memang saat ini rusak berat.

Namun perlu diketahui itu adalah jalan negara. Termasuk juga jalan dari BTS Ulu ke Simpang Semambang itu jalan Provinsi.

"Kalau dibangun atau diperbaiki menggunakan APBD, dan ketika diperiksa BPK, maka uang itu harus dikembalikan. Saya sudah beberapa kali mendatangi kementerian dan Gubernur," ucap Bupati. 

Bupati juga menegaskan, bahkan jalan kabupaten sudah hampir 80 persen diperbaiki.

Sedangkan untuk jalan desa memang belum, sekarang masih proses semuanya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel