Ruben Onsu Pastikan Gagal Berangkat Haji Karena Visa Furoda Tak Terbit, Ganti Umroh Bareng Karyawan

"Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi," ujar dia.

Abdul Wachid menegaskan bahwa visa furoda sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi, sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah maupun distribusinya.

"Kami di DPR tidak bisa kontrol berapa jumlah visa furoda yang keluar karena itu di luar kuasa kita," tegasnya.

Ia menyebutkan, langkah ekstrem diambil Arab Saudi tahun ini dengan tidak mengeluarkan satu pun visa furoda, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia.

Kebijakan tersebut berdampak besar pada travel-travel penyelenggara haji furoda yang telah melakukan berbagai pembayaran awal, mulai dari akomodasi, penerbangan, hingga persiapan di Arafah dan Mina.

"Ini jelas menjadi beban berat bagi teman-teman travel. Semua biaya sudah dibayar, sekarang visanya tidak keluar sama sekali. Saya menerima banyak keluhan dari mereka," ujarnya.

Sebagai solusi, Abdul Wachid mengimbau agar penyelenggara travel segera mengumpulkan calon jamaah dan memberikan penjelasan bahwa kendala ini berasal dari keputusan Pemerintah Arab Saudi.

 Ia juga meminta agar seluruh dana jamaah dikembalikan secara utuh.

"Kalau memang calon jamaah ingin menyimpan dananya di travel untuk persiapan haji furoda tahun depan, silakan. Tapi kalau tidak, kembalikan secara utuh. Ini soal kepercayaan publik yang harus dijaga," tutupnya.

(*)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com