Benarkah Arab Saudi Terbitkan Visa Haji Furoda per 1 Juni 2025? Begini Penjelasan Kemenag RI

TRIBUNSUMSEL.COM -- Beredar kabar soal visa haji furoda sudah mulai diterbitkan per hari ini, (1/6/2025) oleh negara Arab Saudi ditanggapi pihak kementerian agama (Kemenag).

Adapun Kemenag melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilam Latief menegaskan jika pihaknya belum menerima informasi tersebut.

"Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di media sosial, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apa pun terkait dengan hal tersebut," tegas Hilman Latief dalam keterangan pers, Minggu (1/6/2025) via Kompas.com.

 “Sampai saat ini Kementerian Agama belum mendapat informasi apa pun,” ucapnya lagi.

Selain itu, dia memberikan informasi bahwa fase keberangkatan jemaah haji reguler asal Indonesia telah berakhir.

Total ada 525 kelompok terbang (kloter) yang diberangkatkan dari Tanah Air menuju Tanah Suci. "Alhamdulillah 525 kloter sudah terbang ke Tanah Suci,” jelas Hilman.

Alasan Arab Saudi Tak Keluarkan Visa

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Abdul Wachid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan Arab Saudi tidak mengeluarkan satu pun visa haji furoda 2025.

Menurut Abdul Wachid, saat kunjungan kerja Komisi VIII ke Arab Saudi pada Mei tahun lalu untuk membahas rencana persiapan haji 2025, pihaknya telah mendapat sinyal dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah bahwa Pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengeluaran visa, terutama yang bukan visa resmi haji.

"Sejak tahun lalu kami sudah menangkap persoalan ini. Saat itu, Konjen menyampaikan akan ada pengetatan dari Pemerintah Arab Saudi terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda," ungkapnya di Madinah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025).

Abdul Wachid pun membeberkan alasan mengapa tahun ini visa haji furoda tidak ada yang terbit.

"Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Minggu (1/6).

Abdul Wachid menegaskan bahwa visa furoda sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi, sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah maupun distribusinya.

"Kami di DPR tidak bisa kontrol berapa jumlah visa furoda yang keluar karena itu di luar kuasa kita," tegasnya.

Ia menyebutkan, langkah ekstrem diambil Arab Saudi tahun ini dengan tidak mengeluarkan satu pun visa furoda, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia.