Tiga Polisi Lampung Tewas Tertembak

Kriminolog Sebut TNI dan Polri Harus Dievaluasi, Buntut 3 Polisi Tewas Saat Gerebek Sabung Ayam

Disatu sisi, Sri juga menyoroti adanya kejadian ini menunjukkan ketidak seriusan bersama aparat, dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Slamet Teguh
(Dok. Humas Polda Lampung)
DIEVALUASI - Tiga anggota polisi Way Kanan, Lampung, yang meninggal saat menggerebek judi sabung ayam, Senin (17/5/2025). Kriminolog Sebut TNI dan Polri Harus Dievaluasi, Buntut 3 Polisi Tewas Saat Gerebek Sabung Ayam 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kriminolog Sumatera Selatan (Sumsel) dari Universitas Muhammadiyah Palembang Dr Sri Sulastri SH MHum menyayangkan terjadinya penembakan yang dilakukan oknum anggota TNI, kepada aparat kepolisian yang sedang bertugas di Way Kanan Provinsi Lampung, yang menyebabkan tiga polisi meninggal dunia.

Menurut Sri, hal itu seharusnya tidak terjadi sebab kedua lembaga itu harus bisa memberikan rasa aman dan ikut menegakkan hukum ditengah masyarakat dan bisa saling melengkapi. 

Sri menyatakan, dengan kejadian ini diharapkan pimpinan tertinggi di TNI maupun Kepolisian, melakukan evaluasi kepada jajarannya yang ada, dan ini menunjukkan jika setiap perjudian pasti ada backing dari aparat penegak hukum itu sendiri, khususnya dari oknum TNI atau Polri. 

"Kalau saya lihat ini ada gesekan yang tidak jelas antara oknum TNI dan Polri, yang saya lihat selalu terjadi gesekan seperti itu, " kata Sri. 

Iapun menganalisis, dengan adanya penggerebekan di lokasi judi sabung ayam itu, yang kemungkinan besar ada backing dari oknum aparat harusnya korban jiwa tidak sebanyak itu. 

"Sebenarnya kalau kita lihat dari aparat kepolisian yang datang, penggerebekan itu aparat yang datang sangat simpel seperti biasa. Sebab kalau mereka tahu ada yang membackinginya dari aparat tidak mungkin mereka mendatangi hanya tiga orang, ini hanya kapolsek dan dua anggotanya. Ini menunjukkan mereka tidak menyangka jika disitu ada oknum bermain, " ucap Sri. 

Mengenai backing oknum di perjudian itu sendiri, Sri mengatakan jika perjudian pasti di backingi oknum aparat, kalau tidak pasti sudah ditindak aparat hukum.

"Jadi, ada backing oknum aparat ini karena punya kekuatan di satu sisi karena jabatannya ataupun uang sehingga berani membackinginya judi itu habis- habisan, " tuturnya. 

Iapun melihat apapun masalahnya, tak menampik dari oknum TNI yang salah, sebab dalam melaksanakan tugas aparat kepolisian saat itu tidak menembak, mengingat jika saling tembak pasti ada korban lainnya diluar pihak kepolisian. 

"Artinya disini perlawanan tidak berimbang, jadi TNI sejak awal mereka sudah siap segala sesuatu apabila didatangi aparat, " capnya. 

Disatu sisi, Sri juga menyoroti adanya kejadian ini menunjukkan ketidak seriusan bersama aparat, dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Sebab, judi ini sangat meresahkan masyarakat. 

"TNI disini terlihat tidak ikut membantu penindakan kejahatan, namun ikut bagian pada kejahatan itu, dan harusnya dihukum berat mereka itu. Karena senpi untuk militer disiapkan bukan untuk menembak warga tetapi menembak musuh yang mengancam kedaulatan negara, tetapi nyatanya melakukan penyerangan kepada petugas penegak hukum, " capnya, seraya tak menampik perjudian sabung ayam perputaran uangnya cukup besar berdasarkan pengalaman selama ini apalagi di backingi aparat. 

Baca juga: Pilu Tewas Ditembak Mati Oknum TNI di Arena Sabung Ayam, Ini Perjuangan Bripda Ghalib Jadi Polisi

Baca juga: Sebut Kejahatan Fatal, Menko Polkam Minta Oknum TNI Terlibat Penembakan Tiga Polisi Dihukum Berat

Ditambahkan Sri, banyaknya oknum aparat keamanan yang jadi backing perjudian atau tindak pidana lainnya di Republik ini, bukan semata- mata karena ekonomi penghasilan mereka selama ini karena kecil. Namun  karena faktor keserakahan yang ada. 

"Pastinya, ini bukan karena faktor kemiskinan tapi keserakahan, perputaran uangnya besar. Sekali perputaran mungkin puluhan juta dapat, dimana keserakahan ini harusnya diimbangi atasan bagaimana pengawasan yang ketat. Sebab setahu aku anggota TNI itu jika di barak tidak bisa keluar atau kelayapan semaunya, nah ini apakah ada tidak Keterlibatan dari atasan, karena keluar pakai kata sandi baju hijau dan harus ada kepentingan, " bebernya. 

Termasuk diungkapkan Sri, dalam pemberian senpi (senjata api) resmi kepada anggota di lapangan, sebab senpi untuk peruntukan militer biasanya penggunaan terbatas di tengah masyarakat. Apalagi, jika yang digunakan adalah senpi rakitan hal itu akan jadi masalah serius. 

"Nah, bagaimana pengawasan atasannya terhadap pengelolaan senpi. Kalau begini semua, nanti ditembaki semua jika tidak setuju sedangkan masyarakat tidak ada, dan ini jelas bahaya karena senjata itu keluar dalam tugas apa mereka bisa membawanya dari kesatuan. Jadi, apakah pengawasan sangat longgar dan sebagainya, " paparnya. 

Ia pun membandingkan untuk membawa senpi bagi anggota Polri keluar, ada peraturan yang jelas sehingga tidak semua anggota Polri bisa membawa pistol karena jumlah peluruh dari senjata yang dibawak harus jelas. 

"Nah, ini jelas pengawasan di Polri setahu saya, tetapi ini saya ingin melihat pengawasan atasan  langsung penggunaan senpi milik negara, apalagi menembak mati petugas negara yang sedang bertugas. Ini dua kesalahan fatal, membunuh dan membawa senpi bukan untuk tugas.  Aneh keluar bawa senpi prajurit militer, nah ngejer bandit dimana, apa ada teroris, apa negara kita dalam ancaman itu tidak boleh dan siapa yang beri izin, meski jika diberikan harus jelas, " ungkapnya. 

Dilanjutkan Sri, dengan kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah khususnya saat ini dalam pembahasan revisi Rancangan Undang-undang TNI yang digempur kritikan dan penolakan dari masyarakat, agar aturan yang ada nanti dibuat, untuk melindungi masyarakat bukan menjadi TNI lebih arogan. 

"Melihat dari kasus ini harusnya jadi pembelajaran bagi DPR dalam menciptakan undang-undang khususnya untuk TNI, betul- betul bertujuan untuk melindungi masyarakat, jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan seperti ini, " tandanya. 

Apalagi dikatakan Sri dalam kajian Kriminologi, Polri itu ibarat 'Ayam bertelur emas', sehingga mereka diburu  untuk dilemahkan dengan berbagai cara, meski mereka bisa dianggap Emas dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. 

"Nah, disini pak Prabowo selaku pimpinan tertinggi harus tegas untuk memberikan instruksi yang tegas ke jajarannya, sehingga tidak ada lagi backing-backingan perjudian atau tindak kejahatan pidana lainnya, " pungkas Sri. 

 

 

 

 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved