Kriminolog Sebut TNI dan Polri Harus Dievaluasi, Buntut 3 Polisi Tewas Saat Gerebek Sabung Ayam

Termasuk diungkapkan Sri, dalam pemberian senpi (senjata api) resmi kepada anggota di lapangan, sebab senpi untuk peruntukan militer biasanya penggunaan terbatas di tengah masyarakat. Apalagi, jika yang digunakan adalah senpi rakitan hal itu akan jadi masalah serius. 

"Nah, bagaimana pengawasan atasannya terhadap pengelolaan senpi. Kalau begini semua, nanti ditembaki semua jika tidak setuju sedangkan masyarakat tidak ada, dan ini jelas bahaya karena senjata itu keluar dalam tugas apa mereka bisa membawanya dari kesatuan. Jadi, apakah pengawasan sangat longgar dan sebagainya, " paparnya. 

Ia pun membandingkan untuk membawa senpi bagi anggota Polri keluar, ada peraturan yang jelas sehingga tidak semua anggota Polri bisa membawa pistol karena jumlah peluruh dari senjata yang dibawak harus jelas. 

"Nah, ini jelas pengawasan di Polri setahu saya, tetapi ini saya ingin melihat pengawasan atasan  langsung penggunaan senpi milik negara, apalagi menembak mati petugas negara yang sedang bertugas. Ini dua kesalahan fatal, membunuh dan membawa senpi bukan untuk tugas.  Aneh keluar bawa senpi prajurit militer, nah ngejer bandit dimana, apa ada teroris, apa negara kita dalam ancaman itu tidak boleh dan siapa yang beri izin, meski jika diberikan harus jelas, " ungkapnya. 

Dilanjutkan Sri, dengan kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah khususnya saat ini dalam pembahasan revisi Rancangan Undang-undang TNI yang digempur kritikan dan penolakan dari masyarakat, agar aturan yang ada nanti dibuat, untuk melindungi masyarakat bukan menjadi TNI lebih arogan. 

"Melihat dari kasus ini harusnya jadi pembelajaran bagi DPR dalam menciptakan undang-undang khususnya untuk TNI, betul- betul bertujuan untuk melindungi masyarakat, jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan seperti ini, " tandanya. 

Apalagi dikatakan Sri dalam kajian Kriminologi, Polri itu ibarat 'Ayam bertelur emas', sehingga mereka diburu  untuk dilemahkan dengan berbagai cara, meski mereka bisa dianggap Emas dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. 

"Nah, disini pak Prabowo selaku pimpinan tertinggi harus tegas untuk memberikan instruksi yang tegas ke jajarannya, sehingga tidak ada lagi backing-backingan perjudian atau tindak kejahatan pidana lainnya, " pungkas Sri. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com