Berita Nasional

Bongkar Rumah Warga di Aliran Kali di Bekasi, Dedi Mulyadi Ganti Rumah Baru: Saya Gak Akan Nyusahin

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bantuan rumah baru kepada sejumlah warga yang tinggal di bantaran sungai irigasi di Bekasi.

Penulis: Aggi Suzatri | Editor: Moch Krisna
Youtube KANG DEDI MULYADI CHANNEL
DEDI MULYADI BERIKAN RUMAH. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bantuan rumah kepada sejumlah warga yang tinggal di bantaran sungai irigasi di Bekasi. 

"Ada empat pak, kakaknya abang ini ada," timpal lainnya.

Lebih lanjut, Dedi mengungkap, pihaknya akan melakukan pembongkaran mulai Senin ini.

"Yang berempat (keluarga) ini cari rumah dulu yang tipe 21, hari Senin ini sudah saya bongkar, nanti diurusin sama staf saya," kata Dedi Mulyadi.

Pembongkaran bangunan rumah tersebut dilakukan untuk dikembalikan lagi fungsi daerah pengairan.

"Bapak orang susah gak bakal saya nyusahin, saya minta warga bekasi jangan jorok ya," sambungnya.

Dedi Mulyadi Temui Wamen PU

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menemui Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir di seluruh wilayah Jawa Barat, dengan fokus utama pada pelebaran sungai di kawasan Kota/Kabupaten Bgoro dan Kota/Kabupaten Bekasi.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Dedi menanyakan anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai di Jawa Barat.

“Berapa anggaran untuk normalisasi sungai di Jawa Barat, Bu?” tanya Dedi kepada Wamen PU dalam video yang diunggah Dedi di media sosial dan dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wamen PU Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa terdapat sepanjang 33 km sungai yang harus diselesaikan pelebarannya, sementara saat ini kurang dari 19,4 km harus dirampungkan.

“Nilai biayanya Rp 3,6 triliun. Itu baru tanggulnya saja tahun ini,” ujar Diana.

Baca juga: Momen Canih Kades Srijaya Melunak saat Dicari Dedi Mulyadi, Sempat Marah Sebut Pemerintahan Otoriter

Selain itu, terdapat delapan kolam retensi yang harus dibangun guna menanggulangi banjir.

“Sementara biaya kolam retensinya saat ini sedang dilakukan feasibility study (FS), dan dalam waktu dekat akan selesai. Pada 2026, insya Allah bisa dimulai membangun kolam retensi,” tambahnya.

Diana juga menekankan bahwa kantor Kementerian PU dibangun di kawasan hutan yang memiliki berbagai jenis tanaman dan satwa.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved