Dikritik Pengusaha Travel dan Pariwisata Terkait Larangan Study Tour, Begini Jawaban Dedi Mulyadi

TRIBUNSUMSEL.COM -- Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menjawab kritikan yang dilayangkan kepadanya terkait kebijakan pelarangan sekolah melakukan study tour ke luar Jawa Barat 

Pada awalnya Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih pada pihak yang mengkritik kebijakannya, karena itu bagian demokrasi. 

Namun, khusus kritikan yang disampaikan pengusaha tour and travel, Dedi memberikan jawaban yang menohok. 

"Saya tegaskan, travel, penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus obyeknya anak sekolah?" tanya Dedi dalam video yang diunggah di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL pada Rabu (26/2/2025) via Tribunmedan.com

Menurut Dedi, kalau menjadikan obyek anak sekolah, berarti telah melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan.

"Kalau jadi penyelenggara tour and travel obyeknya anak sekolah, enggak usah belajar marketing."

"Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang."

"Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk, dan busnya mengalami kecelakaan seperti terjadi di siswa SMK di Depok, di Ciater," kata Dedi yang merekam videonya saat masih mengikuti retreat kepala daerah di Magelang.

Terkait tudingan bahwa soal kemiskinan tugas Gubernur, menurut Dedi, justru kegiatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Alasannya, orang tua yang berpenghasilan pas-pasan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran Rp4-5 juta, hal itu itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. 

Orang tua akan mencari pinjaman, baik ke rentenir, pinjaman online, hingga bank keliling. 

Akhirnya hal ini menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan semakin meningkat. 

"Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kebutuhan dasarnya, itu ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mendidik masyarakat untuk investasi," katanya. 

Menurut Dedi, negara telah mensubsidi pendidikan triliunan rupiah agar beban orang tua menurun, bahkan hingga zero.

Tetapi kalau masih ada kegiatan pungutan in, maka subsidi pendidikan tidak ada arti.