DAK Rp 80 M Dinas PUPR Lubuklinggau Terdampak Efisiensi, Proyek Jalan Terancam Ditunda di 2025

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 80 Miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuklinggau terdampak efisiensi oleh pemerintah pusat.

Akibatnya sejumlah proyek rutin pemeliharaan jalan dalam kota dan pengerjaan Jalan Lingkar Barat terancam tertunda di tahun 2025 ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kota Lubuklinggau Achmad Asril Asri membenarkan hal tersebut dan mengaku bila anggaran PU Lubuklinggau akan disusun ulang.

"Dana Alokasi Khusus (DAK) ada disitu Rp.80 Miliar sekarang kosong, salah satunya yang paling besar jalan Lingkar Barat pasti terdampak," ungkap Asril sapaannya pada wartawan.

Asril menyebutkan dana DAK yang semula dapat Rp. 80 Miliar sekarang dikosongkan oleh pemerintah pusat otomatis sangat berdampak pada daerah Lubuklinggau.

"Artinya dampak refocusing atau efisiensi anggaran ini sangat terasa luar biasa,"  sebutnya.

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Program Lanjutan Penggantian Lampu Jalan di Lubuklinggau Terancam Batal

Baca juga: Ikuti Kegiatan Pengarahan di Monas, Wako dan Wawako Lubuklinggau Terpilih Siap Dilantik 

Menurutnya di 2025 ini dinas PU Lubuklinggau ingin konsen terhadap infrastruktur baik pembangunan, pemeliharaan, melalui sekala pelayan prioritas perkotaan mulai dari sarana prasarana hingga air bersih.

"Kota Lubuklinggau sangat luas yang artinya secara wilayah dan konektivitas menjadi skala prioritas. Sering berita di Mimin jalan berlubang artinya pemeliharaan dan pemerataan pembangunan harus tetap jalan," ungkapnya.

Asril memaparkan dampak efisiensi secara global yang akan terjadi baik secara makro dan mikro sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan di Lubuklinggau.

"Karena infrastruktur itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, bila efisiensi terlalu besar tidak mustahil peningkatan ekonomi tidak akan jalan," ujarnya.

Asrilpun mencontohkan infrastruktur tidak berjalan mulai dari hulu pabrik tidak produksi, alat berat tidak jalan, padat karya pekerja semuanya terhenti.

"Bila semuanya bekerja otomatis ada upah dengan upah ada konsumtif dari sisi mikro dan makro otomatis ekonomi akan menggeliat," ungkapnya.

Harapannya sebagai orang infrastruktur pembangunan tidak jadi stop harus tetap ada, karena pelayanan infrastruktur itu pelayanan kepada masyarakat.

"Karena pelayanan dasar itu meliputi drainase, mitigasi  bencana Bagun talud, karena Lubuklinggau rawan bencana," ujarnya. 

Baca Berita Tribunsumsel.com Lainnya di Google News

Ikuti dan Bergabung Dalam Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com