Kunci Jawaban
Soal dan Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka, Bab 6 Uji Kompetensi
Artikel berikut memuat soal dan kunci jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka, Bab 6 Uji Kompetensi.
Penulis: Vanda Rosetiati | Editor: Vanda Rosetiati
A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan
Kunci Jawaban: B
5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....
A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan
Kunci Jawaban: D
6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?
A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.
B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.
C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.
E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.
Kunci Jawaban: E
7. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh .....
A. Badan Intelejen Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Lembaga Ketahanan Nasional
D. Badan Narkotika Nasional
E. Aparat Kepolisian
Kunci Jawaban: B
8. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ....” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ....
A. kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
C. kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
D. kedaulatan negara berada di tangan pusat
E. kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat
Kunci Jawaban: B
9. Perhatikan data berikut!
Kunci Jawaban Sosiologi Kelas 12 Halaman 30 Kurikulum Merdeka, Contoh Culture Shock dan Culture Lag |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Buku Paket PKN Kelas 12 Halaman 65 66 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 2 |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 50 - 53 Kurikulum Merdeka, The Story Is About |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Kurikulum Merdeka Halaman 22 23, Analisis Teori Pertumbuhan Ekonomi |
![]() |
---|
Latihan Soal UTS PKN Kelas 9 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawaban |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.