Pemkab Muara Enim Dukung Program Efisiensi Anggaran, Pj Bupati : Sudah Kita Lakukan

TRIBUNSUMSEL.COM,MUARAENIM- Pemkab Muara Enim mendukung program pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran.

Pj Bupati Muara Enim, H Henky Putrawan SPt MSi MM memastikan sesuai dengan perintah beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas dan rapat.

"Sesuai dengan perintah beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas dan rapat sudah kita lakukan efisiensi," ujarnya. 

Lanjut Henky, Pemkab Muara Enim sudah mencadangkan sekitar 50 persen anggaran dari beberapa kegiatan yang dilakukan efisiensi.  

Sejauh ini, pihaknya sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan mana yang bisa dilakukan efisiensi mana yang tidak sehingga tidak akan mempengaruhi apalagi sampai menurunkan kinerja dari setiap OPD.

Hal senada dikatakan Kadinkes Muara Enim dr Eni Zatila, bahwa pada dasarnya pihaknya sangat mendukung program pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi tersebut di segala bidang.

Namun harus diakui untuk bidang pelayanan terutama kesehatan seperti membeli obat-obatan, alat-alat kesehatan yang sifatnya sekali pakai seperti jarum suntik, infus dan sebagainya tentu tidak bisa dilakukan efisiensi sebab hal ini menyangkut pelayanan dasar kesehatan ke masyarakat langsung.  

Baca juga: Antisipasi Kelangkaan, Pemkab Muara Enim Gelar Operasi Pasar LPG 3 Kg, Banyak Masyarakat Antre

"Mungkin seperti perjalanan dinas, rapat dan sebagainya yang sifatnya tidak mendasar tentu bisa dilakukan efisiensi seperti untuk rapat tatap muka bisa diganti via zoom yang tidak perlu memerlukan tempat, akomodasi, dan sebagainya, karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tetapi hasilnya bisa tetap optimal," ujarnya.

Sementara itu Kepala BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi, pihaknya sepakat untuk melakukan efisiensi, namun dilihat dulu konteksnya, sebab jika memang tidak bisa dilakukan efisiensi tentu jangan dilakukan begitupun sebaliknya.

Seperti untuk perjalanan dinas, rapat, peringatan dan sebagainya itu bisa dilakukan efisiensi, namun untuk pelayanan terutama yang langsung berhadapan dengan masyarakat tentu sulit.

Ketika ditanya terkait wacana di BKN bakal menerapkan tiga hari work form office (WFO) dan dua hari work from anywhere (WFA) menurut Harson, tidak ada masalah, namun tentu tidak seluruh OPD bisa mengikutinya sebab ada OPD-OPD terutama yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat seperti kesehatan, Capil, dan sebagainya yang mengharuskan bertemu bertatap muka.

"Kalau untuk kendala pasti ada. Makanya harus dilihat di OPD mana, atau dibidang apa dan sebagainya serta tekhnis dilapangannya seperti apa penerapannya. Tentu harus dipelajari dahulu," tukasnya.

Baca  berita menarik lainnya di google news