Mendagri Minta Pemda Pantungan Program Makan Siang Gratis, Pemprov Sumsel Pakai Anggaran Tak Terduga

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) turut menyumbang atau patungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, Pemerintah Provinsi Sumsel siap turut serta untuk program MBG tersebut.

"Untuk anggarannya sudah kita alokasikan, namun melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) terlebih dahulu. Nominal saya lupa berapa," kata Elen Setiadi saat diwawancarai diacara Ekspor Kopi Perdana di Pelabuhan Boom Baru, Minggu (19/1/2025).

Menurut Elen, nantinya dana melalui BTT tersebut akan ditransfer. Namun tetap akan dilihat terlebih dahulu juga, program-program yang di pusat apa saja yang akan disupport.

Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel Yossi Hervand, bahwa memang benar terkait patung MBG sudah dialokasikan melalui BTT.

"Namun besaran nya berapa melalui Gubernur Sumsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tapi sudah dialokasikan di BTT," katanya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, H. Awalluddin menyampaikan bahwa program MBG untuk SMA/SMK dimulai sejak 13 Januari 2025, yang diikuti oleh 1.024 siswa di SMK Negeri 7 Palembang dan 128 siswa di SMK Ma’ariful Ulum Banyuasin.

"Di Sumsel sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan MBG namun datanya kita belum terima," katanya.

Sebagai informasi Program MBG di Palembang sudah terealisasi sejak Senin (6/1/2025) lalu. Sejumlah sekolah pun telah menerima manfaat program MBG.

Distribusi paket MBG yang disalurkan ke sekolah berasal dari tiga dapur umum MBG. Tiga dapur itu berada di Jalan Sei Hitam, Kawasan Sukarame dan Kecamatan Kalidoni Palembang.

Rincian lima sekolah itu untuk SMP Negeri 19 berjumlah 1.098 paket MBG, SMP N 33 berjumlah 594 paket MBG, kemudian untuk SD N 25 tersalurkan 606 paket MBG, di SD N 24 untuk 604 siswa penerima MBG dan pembagian ke TK Panca Bhakti I berjumlah 26 paket MBG.

Lalu, Dapur Umum Kawasan Sukarame menyalurkan di Kawasan Sukarame. Yang sudah disalurkan di PAUD dan TK Kasih Bunda, SD Negeri 129, SMP Negeri 40 dan SMK Negeri 7 Palembang dengan total siswa yang menerima MBG berjumlah 3.160 orang. Sedangkan Dapur Umum Kalidoni belum beroperasional.

Untuk MBG didistribusikan setiap Senin-Jumat ke setiap sekolah berbeda-beda. Pengiriman ke TK harus sudah siap di pukul 08.00 WIB, kemudian sekolah SD pukul 09.00 WIB dan SMP paling lambat pukul 12.00 WIB.

Masing-masing dapur umum MBG mampu menyediakan makan 3000-3500 porsi bagi siswa yang mendapatkan Program MBG inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Setiap dapur umum MBG diberi jadwal dan menu hidangan MBG berbeda. Tujuannya, agar siswa tidak bosan.

Sementara Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam program makan bergizi gratis (MBG) dapat meningkatkan elektabilitas kepala daerah sekaligus mendukung kesehatan anak-anak. Hal ini disampaikan Tito usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Mereka harus bawa yang ingin berpartisipasi. Kenapa? Satu untuk kepentingan anak-anak, kesehatan anak mereka. Ya bagi kepala daerah terpilih, ini kan naikin elektabilitas juga, nyentuh langsung masyarakat di bawah," kata Tito, Jumat.

Tito menyebut, pemda menyadari kontribusi anggaran untuk MBG juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
Hal ini mengingat, pembeli pasokan bahan baku pangan sudah pasti.

Setidaknya, kata Tito, pemerintah daerah bakal berkontribusi hampir Rp 5 triliun untuk program MBG sepanjang tahun 2025. Rinciannya, Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi.

Jumlah ini diambil dari kesanggupan masing-masing daerah, karena pemerintah pusat tidak menjadikannya pengeluaran wajib (mandatory spending) tiap daerah.

"Kita enggak mandatory. (Jumlahnya) tergantung dari PAD-nya (pendapatan asli daerah) masing-masing," ucap Tito.

Ia mencontohkan sejumlah daerah dengan kemampuan fiskal yang berbeda. Di Kabupaten Badung, Bali, misalnya, mampu membiayai seluruh anak-anak di wilayahnya dengan total sekitar 72.000 anak-anak karena PAD mencapai 90 persen.

Sementara, anggaran transfer pemerintah pusat hanya 10 persen dari APBD Kabupaten Badung. Namun, ada pula daerah dengan PAD rendah, seperti daerah-daerah di wilayah Papua.

"Yang PAD-nya kan rendah sekali, seperti Indonesia bagian timur. Nah, kalau ini mereka ya sudah (biayai) 500 anak saja. Yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional. Kita kan menanyakan kesanggupannya mereka mau partisipasi," ujar Tito.

"Kita tahu, kita punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Minimal itu adalah 0,2 persen, yang paling rendah itu 0,2 persen dari PAD, itu untuk ngurusin 500 siswa SD saja," imbuh Tito.

Baca juga: Pemprov Sumsel Turut Sumbang Program Makan Siang Gratis Melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga

Baca juga: Sat Binmas dan Satresnarkoba Polres Ogan Ilir Bagikan Makan Bergizi Gratis di SDN 07 Indralaya Utara

Butuh Rp100 Triliun

Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo Subianto gelisah, sebab masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapat program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini disampaikan Dadan usai rapat bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Prabowo menargetkan 82,9 juta penerima manfaat mendapat MBG hingga akhir 2025.

"Dengar ya, kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan (MBG). Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," jelas Dadan

Dia menyampaikan Prabowo sangat ini program tersebut segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat yakni, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, hingga balita.

Dadan menyebut Prabowo menerima laporan anak-anak yang mengadu ke ibunya belum mendapat MBG.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden Ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi," ujar Dadan.

"Karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orangtuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," sambung Dadan.

Untuk itu, Prabowo meminta semua kementerian/lembaga saling bekerja sama agar program makan bergizi gratis dapat dinikmati semua penerima manfaat. Prabowo juga berencana menambah anggaran program tersebut.

"Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," kata dia.

Adapun anggaran program makan bergizi gratis saat ini Rp71 triliun.

Dadan menyebut setidaknya butuh Rp100 triliun agar 82,9 juta penerima manfaat menerima makan bergizi gratis.

"Gini, kalau dari hitungan badan gizi, Kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," pungkas Dadan.

Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah apabila ingin membantu membiayai program makan bergizi gratis.

Dia mengatakan pemerintah membuka pintu bagi siapapun yang mau terlibat dalam program unggulan tersebut.

"Dari pemda juga ingin ikut serta para gubernur bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta, boleh," kata Prabowo di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Namun, dia mengingatkan agar pembiayaan dikelola dengan efisien.

Prabowo tak ingin ada kebocoran anggaran dalam program makan bergizi gratis.

"Yang penting efisien tepat sasaran dan tidak ada kebocoran," jelasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com