Terapkan One Day Service, Mall Pelayanan Publik Muba Bakal Beroperasi Tahun 2025

TRIBUNSUMSEL.COM, SEKAYU --Tahun depan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bakal segera memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muba.

Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi, mengatakan mall pelayanan publik ini bersifat One Daya Service dapat kita wujudkan kan bersama dengan kolaborasi seluruh OPD dengan mengedepankan layanan Digital dan meminimalisir tatap muka.

"Pembentukan MPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021. MPP akan mengintegrasikan berbagai layanan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta dalam satu lokasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan,"ujar Apriyadi.

Lanjutnya, beberapa instansi yang akan bergabung dalam MPP ini antara lain, BPPRD Muba, Disdukcapil Muba, LPSE Muba, Dinsos Muba, Dinas Koperasi Muba, Disnaker Muba, Dinas Perkim Muba, dan Dinas PUPR Muba.

"Kemudiam Instansi eksternal seperti BPJS Kesehatan, SAMSAT, KPP Pratama, BAZNAS, PDAM Tirta Randik, dan Kejaksaan akan turut serta didalamnya,"ungkapnya.

Pihaknya menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak terkait untuk memastikan MPP berfungsi secara maksimal. Ia berharap MPP bukan hanya menjadi "etalase", tetapi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. 

"Jangan sampai gedung yang bagus tapi layanannya tidak maksimal. MPP ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi masyarakat Muba," tegas Apriyadi.

Ia juga berharap ada perputaran ekonomi di sekitar MPP, seperti layanan perbankan dan restoran, untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Sementara, Kadis Kominfo Muba, Herryandi Sinulingga AP, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung MPP dengan mengembangkan aplikasi untuk mempermudah layanan "one day service". 

"Aplikasi ini diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan secara cepat dan efisien, sehingga proses administrasi yang biasanya memakan waktu bisa diselesaikan dalam satu hari,"ungkapnya. (dho)