Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani dan Tolak Politik Uang

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi momen bagi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, seringkali dinodai oleh politik uang (money politics) yang merajalela. Praktik ini tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat  harus memilih pemimpin dengan hati nurai dan menjauhi politik uang.

Mewakili para pekerja atau buruh, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Federasi Serikat Pekerja Perkeretapiaan M. Ajadillah., SE.,MH mengatakan, masyarakat harus memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya. "Ini penting menjadi perhatian bagi kita semua, karena aspek kesejahteraan cenderung dibentuk lewat sosok pemimpin yang berintegritas, berkompeten, serta peka terhadap masalah yang terjadi di bawah. Ini juga bersinggungan dengan harapan dan keinginan para pekerja," kata Ajadillah saat diwawancarai, Kamis (21/11/2024).

Menurutnya, harapan ini seyogyanya akan terwujud dengan komitmen bersama untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan terhindar dari praktik politik uang. "Selain itu organisasi dalam hal ini federasi serikat pekerja perkeretaapian meyakini kalau masyarakat/pekerja memilih pemimpinnya sesuai hati nurani maka diharapkan daerahnya akan lebih baik dan maju.Kami selalu mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada di daerah tanpa ada politik uang, walupun banyak yang mengatakan hal itu sulit untuk direalisasikan," katanya.

Dalam hal ini pihaknya juga mengajak semua element masyarakat/pekerja untuk menjaga kondusivitas selama pesta demokrasi ini berlangsung karena hal ini penting. Output demokrasi yang ideal adalah menghasilkan pemimpin yang terbaik dan juga situasi yang terbaik.

"Sehingga perbedaan hanya sementara tapi persaudaraan adalah selamanya. Hal itu merupakan sebuah prinsip yang harus dimaknai dan diimplementasikan dalam proses demokrasi saat ini khususnya dalam Pilkada yang akan datang," katanya.
Ia menegaskan, politik uang merupakan kebiasaan yang harus dilawan dari sekarang, karena hal tersebut bukan sikap bangsa yang beradab, serta bertentangan dengan hukum yang ada dalam republik ini.

Mengenai politik uang, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel), Kurniawan juga berharap masyarakat lebih peduli terhadap Pilkada yang jujur dan bersih alias tidak ternoda politik uang. Ia mengatakan, saat pilkada, politik uang sering terjadi. Kalau biasanya politik uang dengan uang tunai, maka di zaman serba digital politik uang pun turut bertransformasi ke dompet digital. "Dengan perkembangan zaman, maka akan ada potensi politik uang melalui dompet digital," kata Kurniawan.

Menurutnya, selain yang nyata (uang tunai) dalam politik uang ini juga diantisipasi politik uang melalui dompet digital. Kemungkinan keberadaan uang tunai akan sulit, maka potensi peralihan ke dompet digital akan lebih besar. "Maka, kita (Bawaslu) akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait soal transaksi politik uang melalui dompet digital ini. Karena memang kita juga telah menerima informasi-informasi mengenai politik uang menjelang masa pencoblosan ini," katanya.

Kurniawan mengatakan, akan memperketat pengawasan dari mulai tingkat yang paling besar hingga tingkat TPS. Caranya dengan melakukan pengetatan dan patroli pengawasan, karena saat ini sedang rawan, terutama politik uang."Tak hanya soal politik uang, kita juga sedang mengawasi soal pembagian sembako di H-9 pemilihan yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Terutama juga informasi yang berseliweran di media sosial, sedang kita lakukan pengawasan, masalah kritik dan lainnya terhadap Paslon," katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat, untuk melaporkan semua bentuk pelanggaran politik, terutama politik uang, pembagian sembako dan lainnya. Laporan bisa disampaikan ke Bawaslu, atau ke TPS setempat. Terkait penindakan, kata dia, sebenarnya dalam politik uang ini bukan sulit diungkap tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa di buktikan."Misal, sembako atau uangnya ada, tapi tidak ada unsur ajakannya, atau di dalam amplop atau sembako ada sticker atau kartu nama. Karena dalam politik uang harus ada unsur ajakan," katanya. 

Sedangkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi menambahkan, mengimbau seluruhnya mulai dari paslon, partai dan juga tim pemenangan untuk tidak menggunakan politik uang.

"Jika ada pasangan calon yang melanggar dengan cara melakukan politik uang dengan istilah serangan fajar, serangan subuh dan lain sebagainya, maka nantinya akan dilakukan tindakan tegas.Tentunya kalau ada hal-hal yang sudah melanggar, ada saluran hukumnya. Kalau ada yang ketahuan menggunakan politik uang, akan kita lakukan proses," katanya.

Menurutnya, proses tersebut akan dilakukan di Bawaslu. Sedangkan, kalau tindakan pidana ada kepolisian dan juga kejaksaan. 
"Kita imbau bahwa pemilihan disini itu sifatnya guyub, tidak menggunakan politik uang, kita juga sudah mengarahkan untuk netralitas untuk ASN dan penyelenggara pemilu," kata Elen.

Sementara itu, jurnalis, akademisi, aktivis pegiat antikorupsi, dan masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi lainnya sepakat menolak keras praktik money politic yang dinilai merusak demokrasi. Itu diungkapkan pada momen diskusi dengan tema "Strategi Pamungkas Memenangkan Suara Rakyat" yang digelar Relung Forum bersama Forum Jurnalis Parlemen (FJP),  Sabtu (16/11/2024) lalu.

Kegiatan tersebut enghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Ketua FJP Dudi Oskandar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si, dan Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal. Ketiganya menyuarakan keprihatinan terhadap maraknya politik uang yang kerap menjadi "senjata" para calon kepala daerah dalam meraih dukungan. 

Ketua FJP, Dudi Oskandar menyoroti peran media dalam Pilkada dan mengkritisi penggunaan strategi kotor, seperti politik uang. "Banyak calon kepala daerah memanfaatkan peran media mainstream, tetapi dampaknya tidak signifikan dibanding praktik money politic. Hal inilah yang merusak demokrasi kita," katanya.