Penjelasan Pemkab Konsel Soal Somasi ke Guru Supriyani, Sebut Bukan Intervensi Proses Peradilan

TRIBUNSUMSEL.COM- Atas surat somasi yang dilayangkan kepada guru Supriyani, Inilah penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Pemkab Konsel).

Bupati Konsel Surunuddin Dangga melalui Bagian Hukum Pemkab Konsel sebelumnya melayangkan somasi tersebut.

Penjelasan mengenai surat somasi pada guru Supriyani kini dijelaskan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Konawe Selatan, Suhardin, Kamis (7/10/2024).

Salinan penjelasan tertulis yang ditandatanganinya tersebut diterima TribunnewsSultra.com melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Konsel, Annas Mas’ud.

Berikut selengkapnya penjelasan resmi Suhardin dikutip dalam keterangan tertulis ‘PENJELASAN ATAS SOMASI’ itu:

Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani. 

Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan,

dalam hal ini agar Supriyani mencabut pernyataannya terkait Pencabutan Kesepakatan Damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi.

Yang pada kesempatan tersebut secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai tersebut ia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. 

Proses perdamaian yang diinisiasi oleh bupati, tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan.

Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri.

Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut.

padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikad baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. 

Tapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai. 

Sehingga apabila Bupati tidak melakukan somasi maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan.