Berita Palembang

Kisruh PPDB 2024, DPD HIMKA Gelar Unjuk Rasa Tuntut Plh Kadisdik Sumsel Sutoko Dipecat

HIMKA Sumsel menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sumsel menuntut Plh Kadis Pendidikan Sumsel Sutoko dipecat atas kegaduhan PPDB.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
DPD Keluarga Taman Siswa Indonesia (HIMKA Sumsel), Senin (8/7/2024) menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya DPD Keluarga Taman Siswa Indonesia (HIMKA Sumsel) menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (8/7/2024). 

Dalam aksinya, massa meminta Pj Gubernur Sumsel Elen untuk memecat Plh Kadis Pendidikan Sumsel Sutoko atas kegaduhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun 2023/2024.

"Kita minta pecat Sutoko karena sudah membuat gaduh PPDB, padahal ia sudah diganti tapi sekarang jadi Plh Kadisdik Sumsel, " teriak Ali. 

Aksi massa sendiri akhirnya diterima pihak Inspektorat Pemprov Sumsel untuk menindaklanjuti tuntutan massa yang melakukan aksi di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Sumsel. 

"Aksi ini sudah kedelapan kali  dan belum pernah ditemui Pj Gubernur  karena ini persoalan penting bagi anak-anak ke depan, dan di DPRD sudah kami lakukan, " kata massa. 

Baca juga: Jalan Provinsi di Kecamatan Bunga Mayang OKU Timur Banyak Berlubang, Warga Harap Segera Diperbaiki

Beberapa poin yang disampaikan Korak Ki Musmulyono dan Korlap Ki Josua ada beberapa poin, diantaranya mendesak Pj Gubernur Provinsi Sumsel untuk segera merekomendasikan mengganti dan mendesak dan memecat kepala dinas pendidikan Sumsel Plh kepala Dinas pendidkan Sumsel.

"Kemudian, Kabid SMA dan kasih SMK yang kami anggap gagal dalam dan bertanggung jawab dalam carut marut PPDB tahun 2023 dan 2024 yang merugikan hak anak di provinsi Sumsel, " ujarnya

Lalu, mendesak PJ Gubernur Provinsi Sumsel untuk segera mencabut surat keputusan PJ Gubernur no 234/KPTS/DISDIK/2024 dan mengembalikan pergub no 13 tahun 2021, karena sesuai dengan kearifan lokal di sumatera selatan dan kurangnya infrastruktur yang belum memenuhi sehingga permendikbud no 1 tahun 2021 belum bisa diterapkan. 

Mendesak Pj Gubernur Provinsi sumsel yang baru untuk segera membenahi carut marut PPDB 2024 dan pasca PPDB yang menurut kami bedampak pada psikologis anak dan putus sekolah anak kurang mampu di provinsi Sumsel.

Sementara pihak Gubernur Sumsel melalui Bidang Investigasi Inspektorat Pemprov Sumsel menyatakan, jika hal itu akan jadi perhatian pihak nya dan nanti akan disampaikan ke atasan. 

Massa sendiri bergeming akan menunggu di depan gerbang kantor Gubernur Sumsel hingga aksinya ditemui Pj Gubernur Sumsel. 
 
 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved