Baru 3 Siswa Daftar di SD N 20 Palembang, Masa PPDB di Sumsel Berakhir, Sejumlah SD Kalah Bersaing

"Ada 8 siswa kelas 6 yang lulus ujian kemarin.Jadi kalau ditambah 6 orang siswa baru, untuk tahun ajaran baru 2024-2025 jumlah siswa SDN 18 Talang Ubi dari kelas 1 sampai 6 hanya ada 37 siswa,"tuturnya.

Sedangkan untuk jumlah tenaga pendidik di SD Negeri 18 Talang Ubi berjumlah 8 orang terdiri dari 7 orang guru dan 1 Kepala Sekolah.

"Untuk jumlah guru cukup, tidak kekurangan guru, hanya jumlah siswa nya saja yang minim," ucapnya.

Ahmad Fauzi mengatakan, minimnya jumlah murid di SDN 18 Talang Ubi yang berdiri sejak tahun 1982 lalu, bukan disebabkan kualitas atau faktor lain. Melainkan, jumlah penduduk di Dusun 1 Desa Sukamaju atau kawasan terdekat sekolah itu sangat sedikit, hanya terdapat 80 Kepala Keluarga (KK).

"Dulu hanya ada dua SDN di Desa Sukamaju yakni SDN 18 yang dulu nya SDN 1 Sukamaju berada di Dusun 1 dan SDN 23 yang dulunya SDN 2 berada di Dusun 2. Karena jarak dusun yang berjauhan maka pemerintah membangun 1 SD lagi yakni SDN 45 Talang Ubi yang berada di dusun 4, jadi total nya ada 3 SD di Desa Sukamaju. Sementara jumlah penduduk di dusun 1 sedikit dibandingkan dusun lainnya, oleh karena itu jumlah murid kita juga minim," ungkapnya.

Meski prihatin dengan kondisi tersebut, Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan seperti biasanya.

Ia juga berharap, meski jumlah siswa nya sedikit, SDN 18 Talang Ubi tetap menjadi prioritas pemerintah dari segi bantuan pembangunan maupun operasional lainnya.

SD Negeri 18 Talang Ubi yang berdiri sejak tahun 1982 tersebut hanya memiliki 4 lokal ruangan, terdiri dari 3 ruangan kelas dan 1 kantor.

Dengan kondisi minim nya jumlah murid, sehingga setiap ruangan di gabung menjadi dua kelas dengan cara dilakukan penyekatan mengunakan dinding triplek.

Selain jumlah siswa yang minim, kondisi plafon di 3 ruangan kelas dan kantor SD Negeri 18 Talang Ubi ini juga cukup memprihatinkan.

Dimana setiap ruangan kelas tersebut terdapat banyak plafon yang sudah rusak dan bolong-bolong, nyaris runtuh karena disebabkan terdapat atap gedung sekolah yang bocor.

Menurut Ahmad Fauzi kondisi rusak nya plafon disetiap ruang kelas tersebut sudah berlangsung lama, dan sudah beberapa kali dilaporkan, namun belum kunjung adanya perbaikan.

Dengan kondisi plafon yang rusak tersebut di khawatirkan dapat membahayakan para siswa jika tidak segera diperbaiki.

"Terakhir direhab bangunan sekolah ini tahun 2010 lalu. Cukup khawatir juga dengan kondisi plafon tersebut, karena takut menimpa siswa yang sedang belajar. Harapan kami segera cepat diperbaiki, biar anak-anak nyaman belajarnya," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PALI Aldiansyah saat dihubungi menjelaskan,mengenai jumlah siswa yang sedikit ini disebabkan karena SD ini berada pada tempat yang agak terpencil dengan jumlah penduduknya sedikit.

"Jadi jumlah siswa sedikit ini bukan karena adanya sistem zonasi, menurut kami sistem zonasi itu malah membantu siswa untuk menjangkau sekolah lebih dekat jarak dengan tempat tinggalnya,''jelasnya.

Namun kata Aldi, walaupun sedikitnya jumlah siswa tersebut Pemerintah tetap memberikan perhatian khusus kepada tenaga pengajar dan peserta didik serta sarana dan prasarana sekolah.

"Kalau untuk perbaikan gedung sekolah ataupun plafon rusak nanti, anggaran nya Insyaallah kita masukan dalam anggaran ABT tahun 2024 ini, agar segera diperbaiki," ujar dia. 

Harus Meningkatkan Kualitas

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tingkat SD masih menyisahkan permasalahan, sebab ada sekolah yang tidak dapat siswa seperti di SD Negeri 20 Palembang.

Menurut Pengamat Pendidikan Sumsel Drs. H. Lukman Haris M.Si, bahwa masyarakat ini kan memilih sekolah untuk anaknya yang terbaik.

"Masyarakat kita ini banyak faktor untuk memilih sekolah untuk anaknya misal dilihat dari sarana prasarana, lalu prestasi di sekolah tersebut, kemudian SDM nya dan lain-lain," kata Lukman, Kamis (20/6/2024).

Menurutnya, paling tidak tiga faktor itu jadi pertimbangan orang tua. Maka artinya sekolah harus meningkatkan kualitas sekolahnya baik prasarana, sdm, prestasi dan lain-lain.

"Apalagi bagi yang mampu mereka lebih memilih menyekolahkan anaknya ke swasta, karena sarana prasarana lengkap dan SDM lebih mempuni," katanya.

Menurutnya, terkait sekolah yang belum mendapatkan siswa, ada aturannya kalau sekolah-sekolah yang berlebihan supaya mengeluarkan untuk sekolah yang masih sedikit siswanya.

Sebab ada yang penduduknya banyak tapi sekolah dikit, dan penduduk sedikit tapi sekolah banyak. Maka salah satu jalannya supaya mengeluarkan atau memberikan untuk sekolah yang masih sedikit siswanya.

Misal di sekolah SD Negeri 19 Palembang banyak siswa artinya harus memberikan ke SD Negeri 20 Palembang, karena tidak ada sistem tes. (nda)

Sayembara Berhadiah Rp 1 Juta, Buktikan Jual Beli Bangku

Kepala Dinas Pendidikan Palembang Ansori menantang siapa saja yang bisa membuktikan suap atau praktek "jual beli" bangku sekolah saat PPDB tahun ini akan diberi hadiah.

Hadiah yang dijanjikan yakni uang tunai Rp 1 juta dengan catatan temuan jual beli bangku sekolah bisa dibuktikan dengan bukti otentik.

"Saya beri Rp 1 juta kalau ada yang bisa mencari atau membuktikan keluhan jual beli bangku sekolah itu," ujarnya, Kamis (20/6/2024).

Ansori mengatakan sayembara itu dibuat agar masyarakat yang merasa dirugikan atau tahu ada praktek jual beli bangku sekolah bisa langsung menunjuk "tersangka" penyuap dan yang diberi suap agar pelakunya bisa diberikan dijadikan contoh pelaku kejahatan dalam dunia pendidikan dengan praktek yang salah.

Karena sesuai aturan tidak boleh ada pungli karena masuk sekolah negeri gratis.

Ansori mengatakan jika ada bukti otentik maka pelaku suap dan yang diberi suap akan sama-sama disanki bahkan dibawa ke ranah hukum.

"Buktikan pelakunya akan kita pajang dan jadikan contoh biar jadi efek jera," ujar Ansori.

Dia menyebut sayembara ini akan efektif mengungkap pelaku suap dan pungli karena jika ada yang sudah tertangkap maka akan menunjuk juga pelaku lainnya karena pastinya tidak mau hanya diberikan sanksi sendiri.

Pasti akan menyeret pelaku suap dan penerima suap lainnya sehingga mudah membongkar praktek jual beli bangku sekolah tersebut.

"Saya tunggu siapa yang bisa membuktikannya," ujar Ansori.

Sayembara ini dibuatnya karena ada postingan yang viral di akun media sosial yang menyebut untuk masuk ke salah satu sekolah negeri harus membayar uang Rp 4 juta.

Bahkan saat sesi wawancara dengan guru, secara terang-terangan diminta apakah siap menyiapkan uang Rp 10 juta saat mendaftar di salah satu SMPN di Palembang.

Viral cuitan itu diposting oleh akun media sosial @palembangterkini.official yang ramai dikomentari ratusan netizen.

Postingan itu sontak menuai pro dan kontra dari netizen karena banyak yang menyangkan mengapa harus menyogok mahal jika memang mampu sekolah sekolah swasta saja.

Banyak juga yang menyangkan praktek jual beli bangku sekolah memang bukan isu dan isapan jempol belaka karena memang ada dan nyata hanya saja berjalan rapi tanpa meninggalkan bukti hitam di atas putih yang sulit dibuktikan.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com