Rapat Paripurna Pandangan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023 Bersama Pansus DPRD OKI

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG - Berikan pandangan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023.

Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan rekomendasi berbagai catatan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Dihadapan para hadirin pansus I DPRD, Nopri Haryanto dari PDIP memberikan rekomendasi dan mengapresiasi kinerja para OPD yang menjadi mitra pansus 1, tetapi tetap dengan beberapa catatan.

"Kami berikan masukan untuk Dinas Satpol PP OKI dan Pemadaman OKI agar dapat lebih mengoptimalkan kegiatannya, kapasitas SDM lebih ditingkatkan sehingga bisa menunjang kinerja yang dilakukan," ujarnya sewaktu rapat paripurna di kantor DPRD OKI pada Selasa (7/5/2024) sore.

Kemudian bagi Disdukcapil OKI agar dapat merealisasikan dan meminta prioritaskan perekaman bagi pemilih pemula untuk kegiatan yang belum terserap

"Kami minta ini segera dilakukan," terangnya.

Ditambahkan perwakilan pansus II,  Sugeng asal partai Golkar turut berikan rekomendasi dan beberapa catatan kepada mitra kerjanya.

Baca juga: Pemkab OKI dan Kejari OKI Sepakati Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Seperti untuk Dinas Koperasi dan UMKM OKI supaya bisa menambah anggaran kegiatan pengawasan koperasi dan memfasilitasi UKM membuat legalitas.

"Kami minta program ini dijalankan. Supaya para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan ekonomi masyarakat luas," pinta Sugeng.

"Masih terjadi pelayanan perizinan online tidak terjangkau di daerah perairan rekomendasi minta adanya pelayanan di sana agar semua pelayanan bisa dijangkau," tambahnya.

Tidak hanya itu, perwakilan pansus III dari Partai Hanura, Depit Alifia, memberikan catatan bagi mitra kerja yakni Dinas PUPR menindak tegas para kontraktor nakal.

Selain itu, catatan dan rekomendasi agar Dinas Perhubungan OKI membangun dermaga Sungai Lumpur supaya dapat segera terhubung dengan dermaga Bangka Belitung.

"Kami meminta evaluasi kinerja seluruh OPD dan meningkatkan kinerja. Khusus untuk rapat mitra dihadiri langsung oleh kepala OPD tanpa diwakili langsung," tegasnya.

Sementara itu perwakilan pansus IV, dari Partai Gerindra Tri Susanto menyebut OPD yang menjadi mitranya hendaknya menyesuaikan materi saat pembahasan rapat bersama pansus sesuai agenda rapat. 

Kemudian materi yang disajikan yang dibawa harus ditandatangani oleh kepala OPD LKPJ tersebut.