5 Kecakapan Harus Dimiliki ASN, Pemprov Sumsel Optimalkan Kompetensi Tingkatkan Kapasitas SDM

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) saat Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Se-Sumsel mengingatkan lima kecakapan harus dimiliki ASN.

"Lima kecakapan yang harus dimiliki ASN yaitu loyalitas, totalitas, profesional, militan dan netral," kata Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumsel, Kamis (11/1/2024).

Menurutnya, perlu adanya peningkatan kecakapan agar bisa meningkatkan kinerja dan dilakukan dengan loyalitas dan totalitas.

Kemudian masalah komitmen, ada kompetensi cukup tapi tidak ada komitmen seperti mau cepet pulang, kerja asal-asalan dan lain-lain.

Maka ini perlu dibangun agar SDM mempunyai kompetensi.

"Di lingkungan Pemprov Sumsel masih perlu dioptimalkan lagi kompetensi nya dan peningkatan kapasitasnya, maka perlu jam pelajaran agar meningkatkan kapasitas," pesannya.

Baca juga: Golkar Sumsel Siap Pecat Kader Dukung Ganjar-Mahfud, Di Sumsel Diduga Ada 2 Kader Membelot

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel Prof Dr H Edwar Juliartha SSos MM menambahkan, kegiatan ini untuk meluruskan kompetensi dan apa yang akan dilakukan sepanjang 2024 untuk pengembangan SDM.

"Di 2024 BPSDMD Sumsel akan melaksanakan 49 kegiatan, dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur negara. Jangan bekerja tanpa kompetensi," katanya.

Menurutnya, OPD, perwakilan dari Kabupaten/Kota di Sumsel dan pihak terkait lainnya kita libatkan di sini. Kegiatannya ada kompetensi manajerial. Lalu peningkatan kapasitas untuk bersinergi.

Sementara itu turut hadir Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd menambahkan, ada tiga topik yang bakal dibahas.

Pertama rencana mengadakan Rakornas di Sumsel bekerjasama dengan stekholder terkait terutama dengan LAN RI.

Kedua forum, persiapan menindaklanjuti Pemilu dan DPRD Provinsi, kabupaten/kota, lalu pelaksanaan orientasi bagi anggota DPRD pacsa dipilih dan dilantik itu tugas pertama yakni pengenalan tugas anggota DPRD.

Ketiga, khusus ASN tadi Pj Gubernur juga menjelaskan ada beberapa penekanan yang pertama harus komitmen memenuhi alokasi anggaran minimal sesuai Permendagri untuk provinsi sekurang-kurangnya 0,34 persen total belanjanya APBD.

"Jadi Kabupaten/Kota harus menganggarkan 0,16 total belaja APBD untuk pengembangan kompetensi, belanja pemeriliharaan dan gaji," ungkapnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news