Viral Pemira Presma UIN Raden Fatah Ricuh, Jumlah DPT Berbeda Diduga Jadi Penyebab

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemilihan Raya (Pemira) Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berlangsung di Kampus A Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kemuning Palembang, sempat diwarnai kericuhan, Kamis (14/12/2023) sore.

Dari video yang tersebar di akun Instagram @plglipp, terlihat adanya keributan antar mahasiwa yang ada di lapangan basket. Disana ada anggota Bhabinkamtibmas dan sekuriti kampus yang tampak berusaha membuat situasi kondisif.

Pantauan Tribunsumsel.com, di lokasi kini situasi Pemira UIN Raden Fatah sudah kondusif, beberapa mahasiswa terlihat membawa kotak suara yang akan dihitung ke Rektorat.

Salah satu sekuriti UIN Raden Fatah yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kericuhan terjadi ketika penghitungan suara berlangsung.

"Pas mau menghitung ributnya. Kurang paham gara-gara apa, " ujar sekuriti tersebut.

Baca juga: Tilang Manual Ditiadakan Saat Libur Nataru 2024, Ditlantas Polda Sumsel Tunggu Arahan Korlantas

Rama salah satu alumni yang ada di lokasi mengatakan kericuhan terjadi dikarenakan adanya data pemilih yang tidak sesuai dari salah satu Fakultas.

"Kejadian sekitar jam 4 sore tadi. Itu gara-gara jumlah DPT salah satu Fakultas ternyata saat mau penghitungan tidak sesuai dengan jumlah DPT yang ditetapkan dari awal, " ujarnya.

Dia menerangkan karena itu untuk saat ini hasil dari Pemira belum ditentukan.

"Masih ngambang dan belum ditentukan, " katanya.

SEBELUMNYA, viral di media sosial ajang debat calon presiden mahasiswa (Capresma) UIN Raden Fatah Palembang yang berlangsung di kampus B Jakabaring diwarnai kericuhan.  

Hal itu bermula saat seorang mahasiswa naik ke panggung dan merebut mic yang dipegang oleh pemandu acara.

Mahasiswa itu berusaha merebut mic untuk membatalkan dan mempertanyakan acara debat Capresma antara dua paslon yang digelar pada Senin 11 Desember 2023 kemarin. 

Sontak saja sikap itu mengundang reaksi keras dari orang-orang yang hadir pada kesempatan tersebut. 

Pada acara debat yang harusnya kedua paslon Capresma hadir, hanya satu paslon yang datang. 

Dengan adanya insiden tersebut debat Capresma dibatalkan. 

Presma UIN Raden Fatah, M Yoga Prasetyo mengatakan insiden tersebut terjadi dikarenakan tidak konsistennya KPU Mahasiswa yang secara tiba-tiba mengadakan debat Capresma diluar rapat pleno yang dilaksanakan sebelumnya. 

"KPUM menentukan per jadwal pelaksanaan Pemira yang disepakati anggota KPU bahkan ada berita acara, disana sudah disepakati bahwa tidak ada debat Capresma dan Cawapresma sama sekali, " ujar Yoga ketika dikonfirmasi, Selasa (12/12/2023). 

Yoga menyebutkan masa tenang sebelum pemilihan presiden mahasiswa yaitu mulai tanggal 9 Desember hingga 11 Desember 2023.

Kemudian pemilihan dilakukan pada 12 Desember 2023.

"Harusnya kemarin itu masih dalam masa tenang, tidak ada diinformasikan bakal dilaksanakan Capresma dan Cawapresma. Ini tidak melibatkan struktur yang ada, jadi seperti ada hal-hal yang berat sebelah, " katanya. 

Sehingga untuk sementara ini pelaksanaan Pemira (Pemilu Raya) ditunda sampai KPUM dan tim Task Force berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang. 

"KPUM dan Task Force masih berunding untuk menentukan jadwal, " ujarnya. 

Sementara KPUM UIN Raden Fatah dalam pernyataan resminya di akun Instagram @kpumahasiswa.uinrfplg2023 meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. KPUM mengakui adanya kendala sehingga Pemira dilakukan pada 14 Desember 2023.

"Mohon maaf sebelumnya atas terjadinya kejadian kemarin sehingga kinerja dari Tim KPUM mengalami kendala dan gangguan serta adanya beberapa kebutuhan peralatan dari logistik belum mencukupi untuk digunakan pada kegiatan Hari Pencoblosan Serentak PEMIRA 20283 yang semestinya dilakukan pada hari ini (Selasa, 12 Desember 2023) Diganti Hari Menjadi (Kamis, 14 Desember 2023). Mari Kita Bersama menyukseskan serta mengawal PEMIRA 2023 dengan adil,jujur, aman dan damai, " ujar KPUM lewat unggahan Instastory-nya. 

Pengamat sekaligus mantan Wakil Rektor III IAIN Raden Fatah periode 2003-2007 Prof Abdullah Idi mengatakan, semasa kepemimpinannya menaungi mahasiswa pada masanya hak semacam itu sudah disepakati oleh KPUM bersama mahasiswa. 

"Wakil Rektor sifatnya mengawasi saja yang menetapkan mahasiswa, " katanya.

Ia menilai keributan yang itu wajar saja terjadi jika ada jalannya proses Pemira diluar dari ketentuan yang disepakati sebelumnya. 

"Harusnya disepakati dulu, sudah ada aturan kalau aturan ada disitu Pemira ada debat ya lakukan saja. Kalau tidak ada ya tidak harus diadakan debat, segala sesuatu ada aturannya harus merujuk pedoman yang disepakati bersama, " tandasnya. 

Baca berita lainnya langsung dari google news