Berita PLN Insight

Wujudkan Dekarbonisasi Nasional, Ini Program dan Strategi Transisi Energi PLN

Tantangannya kemudian adalah, akan ada sejumlah besar modal yang terkunci dan tidak dapat diganti untuk aset batubara di negara-negara Selatan.

Editor: Sri Hidayatun
humas UID WS2JB
PT PLN (Persero) memaparkan program dan strategi untuk dekarboniasi sektor kelistrikan tanah air di main stage atau panggung utama gelaran COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA),Senin (5/12/2023) dengan tema “Enabling a Just and Managed Transition for Coal” 

TRIBUNSUMSEL.COM,DUBAI - PT PLN (Persero) memaparkan program dan strategi untuk dekarboniasi sektor kelistrikan tanah air di main stage atau panggung utama gelaran COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Senin  (5/12/2023) dengan tema “Enabling a Just and Managed Transition for Coal”.

Strategi dan mekanisme PLN dalam pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap akan menyumbang penurunan emisi karbon secara signifikan. 

Chief Executive Officer COP28 Adnan Amin mengatakan, COP28 mendorong agar proses dekarbonisasi dalam transisi energi melalui penghentian pemanfaatan batubara secara bertahap bisa terlaksana.

Pihaknya juga mengajak seluruh 60 negara yang tergabung untuk mengambil tanggung jawab dan segera bergeser dari batu bara ke energi bersih. 

"Dunia harus mempercepat transisi energi dengan cara yang tertib, adil dan merata. Dengan mempertimbangkan sekuritas energi, dan memastikan bahwa pendanaan serta teknologinya tersedia untuk negara-negara berkembang," ujar Amin.

Amin menekankan bahwa penghentian pemanfaatan batu bara merupakan bagian penting dari transisi energi. Karena saat ini listrik yang berbasis batu bara menyumbang sekitar 27 persen emisi energi dan industri global. 

Tantangannya kemudian adalah, akan ada sejumlah besar modal yang terkunci dan tidak dapat diganti untuk aset batubara di negara-negara Selatan.

Karena, usia pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia dan Afrika jauh lebih muda dibandingkan dengan wilayah Utara.

"Kita harus menyediakan alat yang diperlukan untuk membantu beralih dari batu bara ke energi bersih. Hal ini memerlukan inovasi mekanisme pendanaan iklim yang inovatif, termasuk kredit transisi yang dapat membantu pemerintah dan perusahaan melakukan pensiun dini (pembangkit batu bara)," jelas Amin.

Climate Change Ambassador Perancis, Stephane Crouzat menilai negara berkembang seperti Indonesia sudah melakukan berbagai trobosan untuk mengurangi emisi karbon.

Keterlibatan lembaga keuangan internasional dan juga pihak swasta dalam perluasan investasi perlu didorong.

Baca juga: PLN Sabet 28 Penghargaan Dalam ICA dan ISDA Awards 2023

Baca juga: Srikandi PLN UID S2JB Beri Semangat Mahasiswa Hadapi Era Revolusi Industri 4.0 dan Era Society 5.0

"Kami sepakat bahwa dalam mengatasi transisi energi butuh langkah aktif sektor swasta. Kami sendiri, bersama World Bank dan IMF sedang memetakan instrumen investasi yang menarik bagi pengembangan energi bersih. Kami juga mendorong adanya instrumen insentif yang tepat untuk pengembangan energi bersih di negara berkembang," tegas Stephane Crouzat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memaparkan, emisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia saat ini sekitar 260 juta metrik ton.

Jika dibiarkan, maka jumlah tersebut akan meningkat menjadi 1 miliar metrik ton pada tahun 2060.

Dalam hal ini, PLN mengambil langkah agresif dengan mendesain ulang Rencana Usaha Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional dan menghapus rencana penambahan 13 Gigawatt (GW) pembangkit berbasis batu bara.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved