Polemik Pengungsi Rohingya di Aceh, UNCHR Puji Indonesia Beri Tempat Penampungan Meski Ditolak Warga

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Thalia Amanda Putri

TRIBUNSUMSEL.COM - Kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh yang terus bertambah kini kian menimbulkan polemik yang menjadi di tengah warga.

Baca juga: Viral Video Nenek dapat Bantuan Sosial dari Pria Diganti Jadi Bingkisan Kecil Saat Sudah Difoto

Meski demikian, pihak UNCHR justru memuji Indonesia yang memberikan tempat penampungan yang layak meski ditolak keras oleh warga Aceh.

Bukan tanpa sebab, penolakan yang dilakukan warga Sabang terutama Kabupaten Bireuen dan Aceh Timur dilakukan lantaran para pengungsi karena kerap berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan desa.

Hal tersebutlah yang membuat warga enggan menampung mereka kembali.

Hal serupa juga disampaikan warga Kepala Desa Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Mukhtar.

"Warga langsung menghalau dan menolak mereka agar tidak turun ke darat. Jadi, bukan sudah turun ditolak ke laut," tuturnya dilansir dari Kompas.com

Menurut Mukhtar, warganya juga sudah menyampaikan penolakan itu kepada UNHCR.

Meski demikian, UNCHR justru melontarkan pujian kepada Indonesia yang tetap memberi pengungsi Rohingya kamp penampungan Mina Raya Kabupaten Pidie, kamp penampungan bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, dan Desa Kulee, Kecamatan Batee, Kabupaten pidie.

Tindakan itu mendapat apresiasi positif dari UNHCR.

Badan Pengungsi Dunia itu memuji Indonesia karena telah menghormati komitmen internasionalnya dengan mengizinkan pendaratan bagi lebih dari 1.000 orang turun dari kapal sejak 14 November.

"Teladan Indonesia dalam hal solidaritas dan kemanusiaan patut ditiru oleh negara-negara lain di kawasan," tulisnya, dikutip dari laman resminya.

Untuk itu UNCHR mendesak semua negara di kawasan, khususnya negara-negara di wilayah sekitar Laut Andaman, untuk segera mengerahkan seluruh kapasitas pencarian dan penyelamatan mereka sebagai respons terhadap kapal-kapal ratusan pengungsi Rohingya yang terancam nyawanya.

Baca juga: Pengakuan Mantan Pacar Fitria Wulandari Dipaksa Putus Oleh Alung, Sempat Diancam Saat Pacari Wulan

Baca juga: Detik-detik Fitria Wulandari Sebelum Tewas Dibunuh Alung, Sempat Melawan Saat Hidung Digigit

Pihaknya mengaku telah menerima laporan dari berbagai sumber mengenai situasi darurat di laut, di mana dua kapal yang penuh sesak mengalami kerusakan mesin dan kini terombang ambing tanpa tujuan di kapal yang tidak layak untuk berlayar di Laut Andaman.

UNHCR khawatir para pengungsi tersebut kehabisan logistik berupa makanan dan air sehingga berisiko mengalami kematian dalam beberapa hari mendatang jika tidak segera diselamatkan.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang Teuku Ramli Angkasa membenarkan bahwa warganya menolak pengungsi Rohingya yang mengungsi di Sabang.

Sehingga saat ini 139 pengungsi Rohingya dipindahkan ke halaman Kantor Wali Kota Sabang setelah sebelumnya ditampung di Pantai Tapak Gajah, Desa Ie Meulee, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang.

"Dikirim warga ke halaman kantor wali kota, tapi kemudian dengan komunikasi yang baik, direncanakan para pengungsi ini akan ditempatkan kembali ke Pelabuhan CT1 lahan milik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang," kata Ramli.

Pihaknya terus berkomunikasi dengan United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) selaku lembaga global yang bergerak untuk melindungi hak-hak pengungsi.

Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan diri Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh (MPPA) juga menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Kota Banda Aceh, Rabu (29/11/2023).

Mereka menyatakan menolak kehadiran imigran Rohingya yang masuk ke Aceh.

Respons pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya

Sementara itu, menyikapi polemik kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk mengatasi hal tersebut.

"Ya saya telah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah. Bersama-sama dengan UNHCR," tuturnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Awal Mula Warisan Rp 10 Miliar Tina Nuryani Dibawa Kabur Selingkuhan Ibu, Kabur Sejak 1995

Terpisah, Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang pengungsi Rohingya.

"Sebenarnya kita tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa menolak mentah-mentah," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Senin.

Namun, Mahfud mengaku akan mengutamakan asas perikemanusiaan atas peristiwa tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya tetap mengupayakan perikemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Hari ini, Selasa (5/12/2023), pemerintah pusat dan daerah dijadwalkan akan melakukan rapat untuk mencari jalan keluar atas penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Baca juga berita lainnya di Google News