Ratu Dewa Tegaskan Jangan Ada Pegawai Pemkot Palembang yang Pungli: Kalau Terbukti, Langsung Pecat!

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Ratu Dewa langsung merapatkan barisan dihari pertamanya menjabat sebagai Pj Walikota Palembang, Selasa (19/9/2023). 

Hal ini dilakukan Ratu Dewa dengan berkoordinasi bersama seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang.

Dihadapan jajaran Kepala OPD hingga lurah, Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa menegaskan bahwa tidak ada toleransi pelaku praktek untuk Pungutan Liar (pungli).

Apalagi soal pelayanan kepada masyarakat kota Palembang.

Baca juga: BREAKING NEWS: 7 Pj Kepala Daerah Di Sumsel Resmi Dilantik, Ada Ratu Dewa Hingga Hani Syopiar Rustam

Sebab menurut dia, dari sisi kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemkot Palembang sudah diberikan cukup, seperti TPP, gaji dan lain-lain yang dinilai sudah cukup. 

"Kalau terbukti, ada yang melakukan akan ditindak tegas dengan langsung dipecat," ungkap Ratu Dewa, Selasa (19/9/2023).

"Ini penting, karena saya tidak ingin ada pungutan liar (pungli) lagi di lingkungan pemerintah kota Palembang apalagi dalam pelayanan," tambahnya.

Pejabat di lingkungan Pemkot Palembang baik tingkat Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bidang, camat hingga tingkat kelurahan untuk menyamakan persepsi internal. 

"Tadi saya beri waktu 15 hari untuk mereka memetakan kendala apa yang ada, setelah itu dapat action dilapangan," sampainya.

Adapun permasalahan untuk dapat diselesaikan, seperti Pelayanan Publik, infrastruktur perkotaan, air bersih, lampu jalan, inflasi, digitalisasi/smart city hingga sumber daya manusia (SDM). 

"Saya tidak ingin pengaduan hanya sebatas pengaduan, seperti lampu jalan. Persoalan itu harus benar-benar dipetakan, detail dan konkret sehingga dapat diselesaikan," Ujarnya. 

Maka itu, camat lurah harus turun ke lapangan karena mereka ini ujung tombak dalam pelayanan ke masyarakat secara langsung. 

"Kalau ada hal - hal yang masih tidak signifikan, dan di inginkan saya akan turun langsung menindak pejabat yang berkaitan, makanya kita berikan waktu 15 hari," ujarnya. (Sripoku/Reigan)