Apa Itu Perpres Tentang Jurnalisme Berkualitas, Berikut Isi Rancangan Perpres Lengkap Link PDF

TRIBUNSUMSEL.COM - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang jurnalisme berkualitas di Indonesia belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik.

Perpres jurnalisme berkualitas dinilai dapat mengancam eksistensi media dan dunia jurnalis di Indonesia.

Perpres tentang  Jurnalistik Berkualitas merupakan draf usulan rancangan peraturan presiden terkait media sustainability tentang Kerjasama Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Rancangan ini diusulkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pemrakarsa dan Pokja/task force media sustainability yang dibentuk oleh Dewan Pers.

Draf rancangan perpres itu sudah dibahas pada rapat Rancangan Perpres Media Sustainability Dewan Pers dan konstituen pada tanggal 16 Februari 2023.

Adapun isi draf rancangan perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas sebagai berikut:

Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawabn perusahaan Platfrom Digital adalah Kewajiban Perusahaan Platform Digital menjaga ekosistem jurnalisme yang sehat dan berkualitas

2. Bagi Hasil adalah pembagian pendapatan atas pemanfaatkan berita oleh Perusahaan Platfrom Digital yang diproduksi Perusahaan Pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian

3. Berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan, yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan undang-undang pers menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Baca juga: 600 Atlet Ikuti Pra Kualifikasi PON XXI dan Kejurnas Bridge di Palembang, Diajak Wisata Sungai Musi

4. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

5. Layanan Platform Digital adalah layanan milik Perusahaan Platform Digital, meliputi pendistribusian dan penyajian Berita secara digital, interaksi dengan Berita dan distribusi Berita yang berfungsi memperantarai layanan penyajian Berita yang ditujukan terutama untuk bisnis dan pengumpulan serta pengolahan data.

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers dengan dibantu oleh mediator.

7. Negosiasi adalah proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara Perusahaan Pers dan Perusahaan Platform Digital.

8. Pelaksana Perundingan Perusahaan Pers yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah badan khusus yang dibentuk oleh dan berada di bawah Dewan Pers.