Kronologi Mahasiswa KKN UNP di Bungus Diduga Diusir Warga, Berawal Konten Keluhkan Fasilitas Tempat

TRIBUNSUMSEL.COM - Kronologi mahasiswa kulaih kerja nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP) viral di media sosial diduga diusir warga.

Kejadian tersebut berawal dari sebuah konten video yang dibuat oleh mahasiswi KKN menyinggung soal kehidupan sulit di desa seperti tidak air hingga tempat tinggal yang harus bayar.

Setelah isi dari konten tersebut memicu permasalahan dengan warga desa setempat yang tak terima.

"Kalian libur semester? Mana maen. KKN-lah. KKN kalian di mana? Tanah Datar, Lima Puluh Kota? Bungus lah, air gak ada, mandi di Musala. Diusir? Ngontrak bayar pula," ucap sejumlah mahasiswi dalam video TikTok @oochi, Senin (26/6/2023).

Akibat aksi tersebut, pihak pemerintah desa sendiri lantas memanggil para mahasiswi dan meminta mereka untuk angkat kaki.

"Adik-adik dianggap tidak ada membawa perubahan, sampai nanti ada penyelesaiannya oleh dosen pembimbingnya kepada kami, kepada Bapak Camat dan Lurah," kata pria dalam video itu.

Baca juga: Nasib Mahasiswi KKN Diusir dari Desa Imbas Bikin Konten Keluhkan Fasilitas, Pihak Kampus Lakukan Ini

"Jadi itu keputusannya, karena untuk mengingat keamanan adik-adik juga di lingkungan, karena pasti ada warga yang membaca itu, karena ini bukan masalah adik-adik dengan pemerintah," sambungnya.

Penjelasan UNP

Sekretaris UNP Erianjoni mengakui keteledoran sejumlah mahasiswi tersebut.

Pihaknya mengatakan mahasiswi tersebut sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bungus Teluk Kabung tersebut.

Menurutnya, bila ada permasalahan atau hal-hal lain yang dialami di lokasi KKN, mahasiswa mesti mengkomunikasikannya dengan dosen pembimbing lapangan (DPL).

Selain DPL, kata dia, UNP juga punya wadah lain untuk komunikasi mahasiswa yaitu unit pelaksana pusat KKN.

"Ini memang keliru. Mahasiswa kita harus diberi pembelajaran, tidak semua harus semuanya lewat media sosial, kan ada wadah komunikasinya, DPL dan unit pelaksana pusat KKN," kata Erianjoni.

"Sederhana saja, mereka kebablasan juga bermedia sosial, tentu masyarakat tidak terima. Menyangkut nama daerah tentu sensitif," ujar dia.

Selain itu, Erianjoni menilai sejumlah mahasiswi itu juga belum siap untuk bisa memahami masyarakat dan daerah setempat.