Kemenkumhan Sumsel Komitmen Wujudkan Birokrasi Bebas dari Korupsi, Bersih, dan Melayani

“Strategi RB Kemenkumham dapat diterapkan dengan runtutan kegiatan sistematsi diantaranya: menentukan Roadmap RB, Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB, mengelola pelaksanaan rencana aksi, Monve RB, dan Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

Kegiatan tersebut diakhiri dengan sosialisasi pengembangan Aplikasi ERB dan tanya jawab baik dari Unit Eselon I, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis guna menyamakan pandangan dan tujuan terhadap Perubahan Peraturan Menpan RB tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

Usai kegiatan Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumsel siap mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Reformasi birokrasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis dibawahnya. 

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan pihaknya terus mendorong pelaksanaan Reformasi birokrasi tersebut melalui pembangunan Zona Integritas di seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sumsel berjalan dengan optimal. 

Saat ini sudah terdapat 6 satuan kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 satuan kerja memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpanrb.

Enam satuan kerja berpredikat WBK yakni Kanwil Kemenkumhamm Sumsel, Lapas Kelas I Palembang, LPKA Kelas I Palembang, Kanim Kelas I Palembang, Bapas Kelas I Palembang, dan Lapas Muara Enim.

Sedangkan Kantor Imigrasi Muara Enim merupakan satu-satunya sejauh ini satuan kerja yang berhasil meraih predikat WBBM.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya menyebut pada tahun 2023 ini Kanwil Kemenkumham Sumsel dan tujuh satuan kerja dibawahnya masuk pada penilaian nasional atau TPN.

Dikarenakan itu, Dia mengajak untuk bersama-sama mempersiapkan diri, dan tak kalah penting bagaimana nilai-nilai Zona Integritas tersebut terimplementasi dengan baik.

Adapun tujuh satuan kerja tersebut diantaranya, tiga menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lapas Kelas I Palembang, LPKA Palembang, dan Lapas Kelas IIB Muara Enim, dan empat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yakni Lapas Perempuan Palembang, Lapas Kelas IIA Banyuasin, Lapas Kelas IIB Martapura, dan Lapas Kelas IIB Sekayu.