Disebut Berpeluang Jadi Pj Walikota, Ini Respon Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Respon Sekretaris Daerah Ratu Dewa namanya disebut berpeluang jabat Pj Walikota Palembang.

Rumor Pj Walikota Palembang ini sehubungan berakhirnya masa jabatan Walikota Palembang H Harnojoyo pada September 2023 mendatang.

"Waduh kalau soal ini jangan ke saya, coba ke biro Otda Gub saja," ungkap Ratu Dewa kepada Sripoku.com, Kamis (15/3/2023).

Presiden klub PS Palembang ini dinilai merupakan salah satu yang termasuk memenuhi kriteria syarat menjadi Pj Walikota yakni Eselon 2, golongan 4B. Sementara ia digadang-gadang bakal maju Pilwako 2024.

"Saya tetap fokus dulu menjaga amanah di Sekda ini. Dalam waktu dekat fokus ibadah haji dulu," kata pria yang akrab disapa RD.

"Kita tetap patuh dan tunduk dengan semua aturan, mekanisme yang ada. Saya tidak mau berandai-andai. Jadi tetap fokus jabatan yang ada," ujarnya lebih lanjut.

Sebelumnya Ratu Dewa mengaku sampai dengan sekarang dirinya masih fokus menjaga dan menjalankan amanah sebagai Sekda Kota Palembang.

"Apalagi soal pilkada masih relatif lama. Jangan terlalu ambisius mengejar amanah, gek terbebani oleh amanah itu dewek, ambisi boleh. Takut nanti tidak amanah. Jadi biaso-biaso bae," katanya.

Diakuinya, publikasi dan komunikasi melalui medsos cukup efektif menampung dan melaksanakan aspirasi warga untuk segera ditindaklanjuti.

"Karena saya berangkat dari orang marginal jadi suasana psikologi dan kebatinan warga cukup paham," ujarnya.

Soal komunikasi penjajakan dengan parpol, diakuinya sudah beberapa bicara soal komunikasi politik.

"Kita jawab posisi sekarang masih terus berbuat dan melayani warga dulu. Kita lihat seiring dengan perputaran waktu," katanya.

Ia mengaku kalau soal keinginan dan minat, semua orang pasti mempunyai keinginan dan kemauan. Persoalannya apakah murni untuk sekadar ambisi pribadi dan kepentingan politik sesaat atau benar-benar untuk menjaga dan melaksanakan amanah dan penderitaan rakyat.

"Saya kira harapan rakyat harus dijawab dengan perbuatan nyata dan berpihak dengan mereka. Jangan hanya kamuflase dan slogan semata," pungkasnya.

Sosok Drs. Ratu Dewa M.Si terlahir dari keluarga sederhana dan hidup di daerah terpencil di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir, 7 Juli 1969.

Anak ke-8 dari 9 bersaudara buah kasih pasangan anak Cik Den Tambun, guru matematika SD Rantau Sialang/Krio, Desa Rantau Sialang dan Hj. Zalipah.

Ibunya petani tulen waktu kecil ingin Iwan--nama panggilan Ratu Dewa---agar menjadi insinyur pertanian.

Sejak tahun 1993, menjadi PNS di Dinas Penerangan Sumatera Selatan. Organisasi yang diikutinya PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Senat Mahasiswa IAIN RF Ushuludin, predikat sangat memuaskan. Ia meneruskan studi MAP Unsri dengan hasil cumlaude.

Tiga periode menjadi Ketua 1 KNPI Provinsi Sumsel. Plt Ketum GP Anshor Sumsel. Ketum Koorcab PMII Sumsel.

Kwarda Pramuka, ICMI, Kosgoro, Ketua DPC ISNU Palembang, Ketua Umum PBSI Palembang, Presiden PS Palembang.

Ia sempat menjabat sebagai Kabag dan Kasubag Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Waktu ditugaskan di Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumsel, sempat dibangkupanjangkan selama kurang lebih satu tahun. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk mengambil S2 di Unsri.

Setelah pindah ke Pemkot Palembang, dipercaya menjabat Kabag Humas dan Protokol, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, dan terakhir menjabat Kepala BKPSM Kota Palembang.

Terkait siapa yang bakal ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Walikota Palembang, sebelum terpilihnya Walikota Palembang yang definitif hasil Pilkada pada 2024. Pengamat Politik, Drs Bagindo Togar Butar Butar menyebut akan ada tiga partai politik yang berkepentingan berusaha tarik menarik terkait siapa yang akan jadi Pj Walikota Palembang.

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya ini menyebut ketiga Parpol yang dimaksud adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.

"Pj Walikota Palembang ini sarat akan kepentingan politik, birokrasi, dan program. Kalau dari lembaga, ini dari elite Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi," katanya.

Dijelaskan Bagindo, untuk penentuan Pj nanti sesuai UU Nomor 10 2016 yang disempurnakan Tahun 2020. Calo Pj itu harus eselon 2, golongannya 4B. Sedangkan kalau untuk Pj Gubernur harus golongan 4C.

Biasanya untuk calon Pj Walikota/Bupati itu sumbernya berasal dari Pemprov. Tapi apakah dari Pemprov ataukah mengandalkan dari Pemkot Palembang.

"Kalau Pj dari Pemkot jika melihat sisi pengalaman dan jabatan yang paling tepat itu adalah Sekda Pak Ratu Dewa. Cuma persoalannya Pak Ratu Dewa kan lumayan lama jabatannya satu tahun. Dan kalaupun dia harus mundur, tidak mundur sekarang tapi setelah nanti setelah dia Pileg nanti Parpol yang dekat dengan dia mengajukan dia," katanya.

Ia menyebut, dia mundur sekitar 6 bulan sebelum Pemilu. Bulan 11, tahun depan kan lebih kurang bulan 5, bulan 6 dia sudah harus mundur. Masih ada lumayan panjang kan hampir setahun. Jadi banyak yang berkeinginan ini untuk jadi Pj Walikota Palembang baik dari Provinsi maupun dari Pemkot.

"Nah sekarang siapa? Apakah ada kepentingan politik. Tentu pasti ada. Karena dari segi jumlah pemilih 1,3 juta pemilih terbesar di Sumsel itu ada di Palembang. Banyak Parpol yang berkepentingan dari elite Parpol, gubernur yang kebetulan orang politik berharap Pj bisa menjadi perpanjangan tangan dia. Berkoordinasi untuk mengamankan Parpol yang dipimpinnya," terang mantan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA Fisip) Unsri.

Kemudian dari segi kepentingan lain baik itu program, projek, hubungan anggaran dari Pemprov ke Kota itu berkepentingan gubernur sekarang.

Ini akan terjadi persaingan sengit diantara elite internal Pemkot Palembang sendiri. Karena mereka harus bisa memproteksi permasalahan di Kota Palembang. Kan kemarin Wajar dengan Pengecualian. Borok-borok dari segi penggunaan anggaran, pencapaian-pencapaian program, itu banyak.

"Siapa yang mampu memproteksi itu yang diharapkan orang pemerintahan kota. Apalagi orang Pemerintah Kota sekarang yang punya hubungan ke Pemprov. Maka itu terjadi kasak-kusuk ini," katanya.

Kalau acuan Undang-Undang sudah pasti carilah siapa di Pemkot Palembang yang eselon 2 golongan 4B. Kalau Herman Deru berkepentingan, pasti didorong dari Pemprov yang bisa beragam kepentingannya. Sedikit banyak dia punya kepentingan pengelolaan anggaran di Kota. Seperti Bantuan Gubernur untuk Pemkot, dan project yang lain.

Kalau mau melakukan rotasi pejabat Pemkot, sekaranglah sebelum bulan September ini. Kalau terjadi sekarang masih wewenangnya Harnojoyo untuk diajukan ke Kemendagri. Tapi sekarang dia belum melakukan.

"Kepentingan politik ada dari segi konstituen maupun sumber-sumber yang bisa digunakan untuk menjadi pembiayaan politik ke depan yang bersumber dari APBD. Siapa yang bisa mengamankan itu? Nah itulah. Baik dari perangkatnya maupun dari pembiayaannya. Kepentingan Pemprov, sama dengan Pemkot," pungkasnya. (sp/abdul hafiz)

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel