Disebut Berpeluang Jadi Pj Walikota, Ini Respon Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa

Anak ke-8 dari 9 bersaudara buah kasih pasangan anak Cik Den Tambun, guru matematika SD Rantau Sialang/Krio, Desa Rantau Sialang dan Hj. Zalipah.

Ibunya petani tulen waktu kecil ingin Iwan--nama panggilan Ratu Dewa---agar menjadi insinyur pertanian.

Sejak tahun 1993, menjadi PNS di Dinas Penerangan Sumatera Selatan. Organisasi yang diikutinya PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Senat Mahasiswa IAIN RF Ushuludin, predikat sangat memuaskan. Ia meneruskan studi MAP Unsri dengan hasil cumlaude.

Tiga periode menjadi Ketua 1 KNPI Provinsi Sumsel. Plt Ketum GP Anshor Sumsel. Ketum Koorcab PMII Sumsel.

Kwarda Pramuka, ICMI, Kosgoro, Ketua DPC ISNU Palembang, Ketua Umum PBSI Palembang, Presiden PS Palembang.

Ia sempat menjabat sebagai Kabag dan Kasubag Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Waktu ditugaskan di Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumsel, sempat dibangkupanjangkan selama kurang lebih satu tahun. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk mengambil S2 di Unsri.

Setelah pindah ke Pemkot Palembang, dipercaya menjabat Kabag Humas dan Protokol, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, dan terakhir menjabat Kepala BKPSM Kota Palembang.

Terkait siapa yang bakal ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Walikota Palembang, sebelum terpilihnya Walikota Palembang yang definitif hasil Pilkada pada 2024. Pengamat Politik, Drs Bagindo Togar Butar Butar menyebut akan ada tiga partai politik yang berkepentingan berusaha tarik menarik terkait siapa yang akan jadi Pj Walikota Palembang.

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya ini menyebut ketiga Parpol yang dimaksud adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.

"Pj Walikota Palembang ini sarat akan kepentingan politik, birokrasi, dan program. Kalau dari lembaga, ini dari elite Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi," katanya.

Dijelaskan Bagindo, untuk penentuan Pj nanti sesuai UU Nomor 10 2016 yang disempurnakan Tahun 2020. Calo Pj itu harus eselon 2, golongannya 4B. Sedangkan kalau untuk Pj Gubernur harus golongan 4C.

Biasanya untuk calon Pj Walikota/Bupati itu sumbernya berasal dari Pemprov. Tapi apakah dari Pemprov ataukah mengandalkan dari Pemkot Palembang.

"Kalau Pj dari Pemkot jika melihat sisi pengalaman dan jabatan yang paling tepat itu adalah Sekda Pak Ratu Dewa. Cuma persoalannya Pak Ratu Dewa kan lumayan lama jabatannya satu tahun. Dan kalaupun dia harus mundur, tidak mundur sekarang tapi setelah nanti setelah dia Pileg nanti Parpol yang dekat dengan dia mengajukan dia," katanya.

Ia menyebut, dia mundur sekitar 6 bulan sebelum Pemilu. Bulan 11, tahun depan kan lebih kurang bulan 5, bulan 6 dia sudah harus mundur. Masih ada lumayan panjang kan hampir setahun. Jadi banyak yang berkeinginan ini untuk jadi Pj Walikota Palembang baik dari Provinsi maupun dari Pemkot.