Herman Deru Buka Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2023 

" Manajemen aset  ini meliputi sertifikasi dan penertiban aset serta penyelamatan aset. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi pajak daerah," jelas Yudhiawan. 

Dalam paparannya Yudhiawan juga menerangkan beberapa hal yang harus menjadi atensi bagi kepala daerah. Pertama yakni terkait indeks MCP dan SPI yang tinggi bukanlah menjadi jaminan bahwa suatu daerah bebas dari korupsi. Apalagi Indeks MCP dan SPI rendah.

Terpenting menurutnya selalu tanamkan nilai integritas pada seluruh jajaran pemda. 

Selanjutnya yang harus menjadi atensi juga adalah Pemda hendaknya memberdayakan inspektorat secara maksimal.

Pastikan kecukupan Sumber Daya yang diperlukan demi optimalnya upaya pengawasan oleh APIP.

Hal yang tak kalah penting lainnya yang patut menjadi atensi adalah mengamankan aset daerah. Serta memastikan tidak ada aset daerah yang hilang atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. 

" Selanjutnya adalah percepat upaya sertifikasi aset daerah, penyelesaian aset daerah dan serah terima PSU," jelasnya. 

Masih kata Yudhiawan berikutnya adalah mengoptimalisasikan pendapatan pajak daerah melalui inovasi tanpa henti.

Optimalisasi penggunaan alat rekam pajak, pemanfaatan aset yang memiliki potensi pendapatan serta penguatan kapasitas SDM terkait. 

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan program pemberantasan korupsi  terintegrasi 2022.

Dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen penyelamatan keuangan dan aset daerah oleh Kepala Daerah se Sumsel. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A Anita Noeringhati, Sekda Provinsi Sumsel Ir. S.A. Supriono, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel Buyung, Wiromo Samudro SE.MBA serta sejumlah Bupati/Walikota se Sumsel.*

Baca berita menarik lainnya di google news