Reaksi Rahma Mahasiswi Kritik Aceh Ditantang Keluarkan Bukti Dugaan Pemerintah Korupsi

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Aggi Suzatri

TRIBUNSUMSEL.COM - Rahma, seorang mahasiswa di salah satu kampus negeri di Aceh langsung bereaksi setelah diminta bukti terkait kritikannya terhadap Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Rahma muncul menyinggung persoalan korupsi yang menggerogoti tubuh pemerintah di Aceh, mulai dari pemerintah desa hingga provinsi.

Perempuan yang mengenakan balutan hijab hitam tersebut mengatakan bahwa, Aceh tidak akan pernah maju jika orang yang duduk di kursi pemerintahnya masih korupsi.

Baca juga: Sosok Rahma, Mahasiswi Viral Karena Kritik Pemerintahan Aceh, Singgung Soal Kasus Korupsi

Pernyataan Rahma ini sontak ramai menuai atensi publik hingga tak sedikit menyebut wanita tersebut terlalu berani.

Sontak membuat warganet menantang Rahma membuktikan pernyataanya itu terkait kasus korupsi pemerintah Aceh.

Dalam videonya, Rahma menyebut dirinya tak punya waktu untuk membuktikan dengan presentasi seperti yang dilakukan oleh Tiktoker Bima Yudho yang sempat viral kritik pembangunan Lampung.

"Kalau bukti berupa video gak ada, karena saya gak ngevideoin saat mereka kantongi uang rakyat, tapi kalau kalau bukti berupa data-data yang valid kalian cek sendiri di google, semua kalimat yang saya lontarkan sebelumnya itu sudah berdasarkan hasil riset," ujar Rahma, melalui akun Tiktoknya @rahma_11.11, pada Sabtu, (6/5/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Kemenkeu Keluarkan Rp 402,44 M Untuk Perbaikan Jalan di Lampung di Tahun 2023

Rahma pun menguraikan deretan sejumlah kasus korupsi Pemerintah Aceh sejak tahun 2018.

Rahma mengungkapkan kasus korupsi di Aceh pada tahun 2018 mencapai Rp 398,75 miliar.

Pada tahun 2019-2021, terdapat dugaan 33 kasus korupsi di Aceh.

"Sedangkan tahun 2022 terdapat 22 kasus korupsi di Aceh, itu belum kita jumlahkan semua dari tahun 2018, dan itu masih yang ketahuan aja, belum lagi yang belum ketahuan yang masih banyak belum ketahuan lainnya yang tidak tercantum di media, malah yang belum ketahuan lebih bayak dari yang sudah ketahuan," ujarnya.

Lebih lanjut, Rahma menuturkan berdasarkan hasil riset, tahun 2023 sudah ada beberapa kasus korupsi di Aceh.

Rahma juga menyeret kasus Muhammad Zaini, adik mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Seorang Kepala Desa di Aceh Besar atas dugaan kasus korupsi.

Melansir Kompas.com, Zaini sudah menjadi tersangka dalam kasus ini sejak 7 September 2022.

Dia diduga menyalahgunakan uang anggaran untuk pelaksanaan Tsunami Cup 2017 sebesar Rp 730 juta.

Zaini dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Tsunami Cup atau Aceh World Solidarity Cup merupakan turnamen sepak bola yang digelar Pemerintah Aceh pada 2-6 Desember 2017.

Baca juga: Kadinkes Lampung Reihana Penuhi Panggilan KPK, Tutupi Wajah Dengan Majalah Saat Menunggu Pemeriksaan

Selain itu, Andiani, mantan Keuchik Gampong atau Kepala Desa Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana desa sehingga merugikan negara sebesar Rp 400 juta.
Terdakwa divonis 3 tahun penjara serta denda Rp 50 juta.

Lebih lanjut, Rahma juga menyinggung soal kasus penggelapan dana Otsus Aceh sebanyak Rp 95,9 triliun.

Rahma menuturkan masyarakat Aceh belum merasakan sejahtera dan mendapatkan gelar provinsi termiskin di Sumatera.

Rahma pun bertanya ke mana dana otsus itu mengalir?

"Dana Otsus di Aceh sebanyak Rp 95,9 triliun, dana Otsus hasilnya mana? Aceh masih belum jadi apa-apa dengan dana sebanyak itu, masyarakat aja masih belum sejahterah samasekali, provinsi Aceh masih menjadi provinsi termiskin, jadi dana sebanyak itu kalian kemana kan? dana kalian diambil tuyul? goib?" pungkasnya.

Dilansir dari Seraminews.com, Dalam kurun waktu 2008-2017, Pemerintah Aceh telah menerima dana otsus mencapai Rp 56,67 triliun.

Tahun ini, dana otsus kembali dikucurkan sebanyak Rp 8,022 triliun. Besarnya dana otsus yang dikucurkan pusat, ternyata berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Atas kasus itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf serta Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka kasus korupsi menunjukkan bahwa Aceh menjadi satu daerah di Indonesia yang rawan korupsi.

Data dari BPS menunjukkan, angka kemiskinan di Aceh mengalami kenaikan hingga mencapai 872 ribu orang pada 2017.

Dengan angka tersebut, jumlah penduduk miskin di Aceh berada di peringkat 27 dari 34 provinsi Indonesia. Posisi Aceh persis berada di bawah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo.

Isi Kritikan Rahma Sebelumnya

Isi pernyataan Rahma, mahasiswi Aceh yang viral mengkritik pemerintah Aceh soal korupsi hingga kekuasaan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Rahma dalam akun TikTok pribadinya @rahma_11.11.

Dengan lantangnya mengkritisi pemerintah di Aceh.

Bahkan, dirinya menyinggung persoalan korupsi yang menggerogoti tubuh pemerintah di Aceh, mulai dari pemerintah desa hingga provinsi.

Tak hanya itu, Rahma juga menyinggung kemiskinan yang terus menghantui Aceh hingga para pejabat yang rela saling ‘bacok’ demi mendapat kekuasaan.

Dalam video tersebut, Rahma mengungkapkan bahwa Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera

Tak hanya itu, perempuan yang mengenakan balutan hijab putih ini juga membahas soal provinsi Aceh tidak berkembang meski mendapatkan dana otsus yang cukup besar.

"Aceh gak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor. Apalagi pemerintah tingkat desa, belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi," ungkap Rahma.

"Jangan tanya sama kami mana bukti kami korupsi, karena kami tidak merekam saat kalian memakan uang rakyat," sambungnya.

"Cukup tunjukkan pada kami saja, mana buktinya kalau kalian mengelola dana otsus (otonomi khusus) dengan baik dan benar. Hasilnya mana?," jelas Rahma.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, lantas infrastruktur mana yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat.

"Bangun infrastruktur? Infrastruktur yang mana? Sifatnya ghoib tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan?," kritiknya.

"Atau fokus mensejahterakan rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang di rumah kalian?," sambungnya.

Perempuan berkaca mata ini kemudian mengatakan, jika pemerintah Aceh mampu mengelola dana otsus dengan baik dan benar, Aceh tidak akan mendapatkan gelar provinsi termiskin di Sumatera.

Tak hanya itu saja, Rahma juga menyinggung predikat buruk Aceh sebagai provinsi ke-13 terkorup di Indonesia terkait dengan pengelolaan dana otsus.

Merujuk dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aceh menduduki peringkat 13 provinsi paling korup di Indonesia, dengan jumlah 41 kasus.

Hal ini berdasarkan data yang diambil dari laporan kasus korupsi di tahun 2004 hingga 2020.

Sebelum kemunculan Rahma, ada sosok Bima Yudho mahasiswa asal Lampung yang kini menimba ilmu di Australia, viral karena mengkritik Lampung.

Kala itu Bima menyoroti kondisi infrastruktur di Lampung yang dinilai buruk.

Buntut dari video Bima, Lampung pun jadi perhatian hingga Presiden Joko Widodo datang langsung ke Lampung untuk mengecek jalan-jalan yang viral karena rusak, Jumat (5/5/2023).

Aceh Provinsi Termiskin di Sumatera

Dikutip dari Kompas.com, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, Provinsi Aceh masih bertahan sebagai Provinsi termiskin di Sumatera, data terakhir September 2022 lalu.

Jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat dari 806,82 ribu menjadi 818,47 ribu orang.

“Persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022,” kata Dadan Supriadi, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Aceh dalam relist yang diterima Kompas.com, Selasa (17/01/2023) lalu.

Dadan menyebutkan, kenaikan penduduk miskin di daerah pedesaan dari 16,87 persen menjadi 17,06 persen, sedangkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan dari 10,31 persen menjadi 10,35 persen.

“Peningkatan penduduk miskin ini memang terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia secara nasional. Aceh mengalami kenaikan sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2022,” sebutnya.

Kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2022 disebabkan oleh garis kemiskinan yang mengalami peningkatan.

Garis kemiskinan di Aceh pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,57 persen jika dibandingkan dengan Maret 2022, yaitu dari Rp 579.227 per kapita per bulan menjadi Rp 617.293 per kapita per bulan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan.

“Komoditi makanan dan kebutuhan diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol/tuna/cakalang, sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik. Kenaikan pada garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada transportasi sebesar 21,00 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,93 persen,” sebutnya.

BPS Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus menyajikan data statistik berkualitas dan tepat waktu.

Indikator ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan pembangunan secara merata di Aceh.

Baca berita lainya di google news