Pernah jadi Jubir Jokowi, Johan Budi Ingatkan Mahfud MD : Pak Jokowi Tak Suka Menteri Debat di Luar

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Pernah jadi juru bicara Presiden Joko Widodo, Anggota Komisi III DPR Johan Budi mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar tidak berdebat di ruang publik.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat Komisi III DPR dengan Komite TPPU, Rabu (29/3/2023).

Johan menyebut, Presiden Joko Widodo tidak segan-segan mencopot menterinya yang sibuk berdebat di hadapan publik.

"Saya pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi, Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak, langsung di-reshuffle sama dia," kata Johan dalam rapat Komisi III DPR dengan Komite TPPU, Rabu (29/3/2023).

Politikus PDI-P itu pun mengingatkan bahwa tidak ada jabatan yang diemban selamanya, baik itu oleh anggota DPR maupun seorang menteri.

Baca juga: DPR Akan Pertemukan Mahfud MD dan Sri Mulyani, Imbas Kontroversi Transaksi Janggal Rp 349 Kemenkeu

Sebab, kata dia, semua pejabat pasti memiliki sisi gelap yang mungkin tidak akan diusik oleh orang lain saat pejabat tersebut masih berkuasa.

"Menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau enggak di-PAW, jadi Menko Polhukam juga begitu Pak Mahfud, belum tentu 5 tahun lho. Kalau di-reshuffle? Apalagi ada rame-rame begini," kata Johan.

Kendati demikian, Johan tetap mengharapkan agar Mahfud tetap dipertahankan sebagai Menko Polhukam karena menurutnnya Mahfud adalah seseorang yang lurus dan berani.

Baca juga: Geramnya Arteria Dahlan Ditantang Mahfud MD, Merasa Dibully Hingga Disebut Penakut Oleh Warganet

"Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini, amin, karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani," ujar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Seperti diketahui, pernyataan Mahfud yang mengungkapkan adanya dugaan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan menimbulkan kehebohan.

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai, temuan PPATK yang diumbar oleh Mahfud itu sensitif karena jumlahnya besar dan melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Jumlah itu, itu suatu masalah yang sensitif, apalagi dikaitkan dengan pejabat pajak dan pejabat keuangan," kata Yunus dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (29/3/2023).

Sebenarnya, kata Yunus, tak ada salahnya PPATK menyerahkan laporan dugaan transaksi janggal tersebut ke Mahfud MD.

Bisa jadi, ini berkaitan dengan peran Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Namun, lain soal jika laporan itu diumbar ke publik.