Viral Video Nakes Bandingkan Pelayanan BPJS & Umum, BPJS Naikkan Tarif Agar Tak Ada Diskriminasi

TRIBUNSUMSEL.COM - Viral video nakes soal perbedaan pelayanan pasien BPJS dengan umum membuat heboh, BPJS naikkan tarif supaya tak ada diskriminasi.

Sementara itu, faskes yang melakukan diskriminasi akan diputus kerjasamanya. 

Sebelumnya, video yang diunggah di akun TikTok @rintobelike2 (kokorinto) tersebut membuat heboh karena disebut melakukan aksi yang tak layak sebagai tenaga kesehatan (nakes).

Terkini. Si pengunggah yang merupakan Staf di UPTD Puskesmas Lambunu 2, Kabupaten Parigi Moutung, Sulawesi Tengah ini membuat video permintaan maaf.

Pengunggah video tidak sendiri, dia bersama dua rekannya yang turut terlibat dalam video sindiran tersebut.

Ujungnya, ketiga nakes tersebut akhirnya membuat video meminta maaf kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

"Kami staf puskesmas Lambunu 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, Persatuan Perawat Nasional seluruh Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan teman sejawat tenaga kesehatan seluruh Indonesia, khusususnya Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Parigi Moutong dan masyarakat Indonesia yang dirugikan dengan video kami," ucap ketiga staf puskesmas tersebut, Sabtu (18/3/2023), di akun TikTok @rintobelike2 dilansir Kompas.com.

Ketiga staf Puskesmas Lambunu 2 ini berdalih dari video yang dibuat, tidak untuk membandingkan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan yang non-JKN.

"Yang sebenarnya pelayanan Puskesmas Lambunu 2 tidak membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS. Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas video kami," ucap mereka kembali.

Tarif jadi peserta JKN dinaikkan agar tak ada diskriminasi

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat ditemui usai acara Universal Health Coverage (UHC) mengatakan bahwa tarif di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya, seperti Puskesmas dan Klinik, telah diberikan kenaikan tarif.

Dengan adanya kenaikan tarif pelayanan kesehatan tersebut, diharapkan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasien peserta JKN.

"BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan kita naikkan tarifnya kepada rumah sakit, biar lebih bagus (pelayanannya kepada pasien BPJS Kesehatan). Kita inginkan tanpa diskriminasi," kata Ghufron.

Begitu pula dengan rumah sakit yang ada di daerah, akan mendapat insentif yang sama. Kalau pun masih terjadi diskriminasi di daerah, menurut Ghufron hal itu karena pendapatan tenaga kesehatannya yang dianggap belum sesuai.

"Tetapi di daerah sudah kita naikkan tarif, kapitasi sudah kita naikkan tapi pendapatan tenaga kesehatan belum tentu naik. Ini tergantung pemdanya. Kalau bisa pemdanya mengubah insentifnya naik (pelayanan juga akan baik)," kata Ghufron.

BPJS Kesehatan akan putus kerja sama dengan Faskes yang diskriminasi pasien JKN

Ghufron mengungkapkan awal mula terjadinya diskriminasi pasien kepesertaan BPJS Kesehatan lantaran keuangan BPJS Kesehatan alami defisit sejak beroperasinya.

Hingga kini, stigma tersebut rupanya masih melekat. Bahkan, dia membeberkan terdapat rumah sakit yang menaruh pasien peserta JKN di ruang perawatan lantai paling dasar (basement).

Mengetahui hal tersebut, BPJS Kesehatan langsung bertindak cepat agar rumah sakit tersebut tidak membedakan pelayanan terhadap pasien peserta JKN.

"Diskriminasi masih ada ke pasien itu jadi ceritanya BPJS Kesehatan defisit. Karena defisit, BPJS Kesehatan itu bayarnya telat atau dianggap kurang. Jadi, contoh ada sebuah rumah sakit, (khusus rawat inap pasien) BPJS Kesehatan itu di ground floor atau di basement (lantai paling bawah). Akhirnya kami sampaikan, kalau dalam waktu dua bulan tidak ada perbaikan maka akan putus hubungan kerja dengan rumah sakit. Ternyata sudah diperbaiki," ungkap Ghufron.

Dia menegaskan, bila masih terdapat ketidaksetaraan pelayanan pasien, maka BPJS Kesehatan akan memutus kerja sama dengan rumah sakit tersebut.

"Kami berharap semakin hari tidak ada perbedaan karena itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit. Begitu juga melanggar sumpah sebagai ketenagakesehatan," pungkas Ghufron.

Sebelumnya, berawal dari nakes nekat mengunggah 2 video menampilkan tiga orang tenaga kesehatan yang bermalas malasan di sebuah puskesmas.

Mereka berjoget menunjukkan bedanya penanganan pasien bpjs dan pasien umum, yang terlihat dari unggahan akun Tiktok tanyakanrl, pada Sabtu (17/3/2023).

Dalam video pertama, pria pemilik akun itu membuat vdeo dengan dua petugas puskesmas wanita lain.

Saat ada pasien BPJS, mereka akan merasa malas dan lebih memilih tiduran atau main HP.

Tampak pria pemilik akun tiduran di atas meja dan tak memperdulikan sekitar.

Sedangkan kedua nakes wanita tersebut duduk dikursi berhadapan dan tertawa melihat ponsel masing masing.

Kemudian, pada video kedua dengan keterangan “Ketika ada pasien umum,” menjelaskan bagaimana para petugas ini senang jika ada pasien umum.

Sang nakes lelaki bahkan seolah mengajak berdansa salah satu rekan wanitanya.

Bahkan setelah itu ketiga oknum nakes tersebut berjoget bahagia saat ada pasien umum masuk.

Diduga ketiga nakes yang ada dalam video viral itu berasal dari Puskesmas Lambunu 2, Sulawesi Tengah.

Dalam sekejap pun, rating Puskesmas Lambunu 2 di Google turun drastis.

Banyak warganet yang memberikan penilaian buruk dan merasa sakit hati imbas video dari ketiga nakes yang viral di media sosial tersebut.

"Maaf bpjs juga bayar tiap bulan,bukan semata mata gratis".

"Pecat orang2 kayak begini @kemenkes_ri @bpjskesehatan_ri".

"BPJS juga kita tiap bulan setor loh, di taiwan seluruh warga nya pake kartu kesehatan klo mau berobat, mau miskin/kaya, bahkan warga asing pun,semua pihak rumah sakit tetap melayani dengan baik tanpa membeda beda kan".