Rakor Strategi Percepatan Pelaksanaan Target Kinerja Ditjen AHU, Ini Pesan Sesditjen AHU

Sementara itu, Parsaoran Simaibang selaku Kadivyankumham Kanwil Kemenkumham Sumsel bahwa pihaknya telah melaksanakan sosialisasi layanan legalisasi apostille yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pelajar, tenaga pengajar, aparat penegak hukum, notaris, pelaku usaha, akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.

"Saat ini telah tercatat 2.918 permohonan layanan Apostille berupa dokumen Notaris yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui website apostille.ahu.go.id, "jelas Kadivyankumham tersebut.

Dalam rangka peningkatan layanan administrasi hukum umum di wilayah dan optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data PPNS di wilayah, dijelaskan Parsaroan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumsel telah melakukan rapat Rapat Koordinasi pemutakhiran data PPNS pada aplikasi AHU online pada 24 Januari 2023 lalu.

"Saat ini jumlah PPNS yang terdata pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sejak tahun 2016-2022 berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang yang terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kami berharap hal ini dapat menyelaraskan data PPNS Kanwil dan Ditjen AHU, serta untuk pemutakhiran database PPNS sehingga dapat mengukur efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," tutur Parsaoran.

Turut Hadir pada kegiatan tersebut yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dari Kantor Wilayah seluruh Provinsi di Indonesia.

Baca berita menarik lainnya di google news