Rafael Alun Trisambodo Dicopot Menkeu Sri Mulyani, Mahfud MD Bongkar Fakta Keuangan : Agak Aneh

Ia pula menyinggung soal anak pejabat yang hedonis dan berfoya-foya, dilansir dari akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Jumat (24/2/2023).

"Penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat ini harus diproses hukum," kata Mahfud.

Bahkan atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy, Mahfud MD kini ikut menyoroti anak pejabat yang kerap kali memamerkan harta orangtuanya.

Menurut Mahfud MD, para pejabat yang memiliki kekayaan harus segera diperiksa.

Terlebih lagi apabila para anak pejabat sering kali memamerkan harta berlebihan yang dimiliki orangtua mereka.

"Secara hukum administrasi pejabat yang punya anak dalam tanggungan hedonis dan berfoya-foya harus diperiksa," sambung Mahfud.

Baca juga: Profil Ainun Najib Pemuda NU Minta Rafael Alun Trisambodo Mundur Jabatan di Ditjen Pajak

Sementara itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memutuskan untuk menyelidiki harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Upaya itu dilakukan lantaran dalam penilaian awal komisi antikorupsi menilai harta Rafael tak sesuai dengan profilnya.

Merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 31 Desember 2021, Rafael tercatat memiliki harta Rp 56,1 miliar.

Sedangkan saat ini Rafael merupakan pejabat eselon III Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II.

Diketahui, Rafael merupakan ayah dari Mario Dandy Satrio (MDS), tersangka pelaku kasus penganiayaan yang terjadi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mario sebelumnya diduga melakukan penganiayaan terhadap David, anak dari Pengurus Pusat (PP) GP Ansor, Jonathan Latumahina.

"Kalau melihat kasus pegawai pajak, profilnya tidak match (dengan jabatan, Red). Dia eselon III dan kalau dilihat detail isinya kebanyakan aset," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Dalam menyelisik harta kekayaan Rafael, kata Pahala, pihaknya akan menggandeng sejumlah pihak.

Mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan, hingga asosiasi asuransi.